Sitename

Description your site...

Oktober 27, 2020

Korwil Provinsi Riau Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas KorupsiLakukan Pengawasan Independen Pelaksanaan Dana Desa dan ADD 2017 di Meranti

Korwil Provinsi Riau Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas KorupsiLakukan Pengawasan Independen Pelaksanaan Dana Desa dan ADD 2017 di Meranti

loading…


Meranti,TIRAIPESISIR.COM – Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Riau Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi Republik Indonesia ( Lembaga IPSPK3-RI) akan melakukan monitoring,controlling dan pengawasan independen terhadap pelaksanaan prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 di 96 desa se Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana diamanahkan Permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 tahun 2017 tentang penggunaan Dana Desa.

Hal itu disampaikan oleh Korwil Provinsi Riau Lembaga IPSPK3-RI,Zainuddin,Hs,S.Ag saat jumpa pers dengan beberapa media online dan media cetak di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti,Jumat (09/0/2017) siang.

“Kita barusan melakukan pertemuan dengan pihak Dinas PMD Meranti melalui Kabid Pemdes Sabaruddin,kedatangan kita ke Dinas PMD Meranti dalam rangka silaturrahmi dan mengambil Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun 2017,berdasarkan surat yang kita masukkan tertanggal,Kamis (08/6/2017) Nomor 075/IPSPK3-RI/VI/2017 perihal meminta Juknis dan Juklak penggunaan Dana Desa dan ADD tahun 2017 ”ujar Zainuddin.

Baca Juga :  Pujasera Dragon Dan FC 999 Akan Ditutup Pemiliknya,Ratusan Karyawan Terancam Di PHK

Maksud dan tujuannya kata Zainuddin,guna untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan independen dari LSM sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Hasil dari investigasi kita nantinya akan kita laporkan langsung kepada Bupati Meranti,Irwan Nasir dan Sekdakab Meranti,Yulian Norwis serta Kemendesa,PDTT di Jakarta berdasarkan progres tahap I penggunaan Dana Desa sebesar 60 persen. Namun bila ada yang bermasalah,kita akan laporkan langsung kepada aparat penegak hukum melalui pimpinan umum Lembaga IPSPK3-RI di Jakarta,”papar Zainuddin menegaskan.

Baca Juga :  Agar Terhindar Terjadinya Kebakaran Lahan dan Hutan, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Terus Laksanakan Patroli Karhutla

Lebih lanjut ia menjelaskan,penggunaan Dana Desa disalurkan dua tahap,tahap pertama 60 persen yang semestinya bulan maret 2017,dan tahap kedua 40 persen bulan agustus mendatang. Dana Desa disalurkan melalui rekeninng BUD Meranti dipindahbukukan ke rekening umum kas desa. Besaran Dana Desa kelihatannya berpariasi lebih kurang Rp 800 Juta hingga Rp 1 Miliar. Sementara digunakan sebagaimana Kemendesa,PDTT menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Pada Pasal 4,penggunaan Dana Desa 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat desa di ruang publiksi atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Baca Juga :  Bupati Meranti Terima Anugrah Pesona Indonesia Tahun 2018, Festival Perang Air Pemenang I Kategori Wisata Terpopuler

Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa,yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,peningkatan kualitas hidup manusia,penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. “Kesimpulannya,Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa,”tandas Zainuddin sembari mengingatkan kepada para kepala desa sebagai penanggungjawab secara umum penggunaan Dana Desa dan ADD,kita himbau dalam menunjuk dan mengangkat PTPKD,Pelaksana Kegiatan dan TPK dari perangkat desa yang benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Dengan demikian,pelaksanaan penggunaan Dasa Desa 2017 dapat terlaksana tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat desa. (Syahrizal)

 

 

 

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses