Sitename

Description your site...

Oktober 27, 2020

Koperasi Silva Group Pembabat Hutan Bakau di Meranti, Diminta Bupati Segera Cabut Izinnya

Koperasi Silva Group Pembabat Hutan Bakau di Meranti, Diminta Bupati Segera Cabut Izinnya
Foto : Kayu Bakau Hasil Tebangan Liar Pemilik Dapur Arang Group Kopsilva. Foto : redaksi/tiraipesisir.com

loading…


MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Zainuddin,HS,S.Ag meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti, Drs.H.Irwan,M.Si segera mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang dikeluarkan Bupati kepada 3 (Tiga) Koperasi Silva Group di Kabupaten Kepulauan Meranti, karena menurut Zainuddin, tidak memberi manfaat kepada masyarakat Meranti dan tidak secara signifikan menunjang PAD Kepulauan Meranti, meski dalam pengurusan HTR seluas 8.300 Hektar itu telah menguras dana APBD Meranti tahun anggaran 2011 dengan jumlah yang tidak sedikit. Demikian dituturkan, Zainuddin, yang akrab disapa Pak Zai kepada media ini, Kamis (15/10/2020) di Selatpanjang.

Selanjutnya Pak Zai memaparkan, IUPHHK-HTR yang dikantongi 3 Koperasi membabat hutan bakau di Meranti adalah masing-masing Koperasi Silva, SK.105/HK/Kpts/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, seuas 700 Hektar, Koperasi Silva Sejahtera Berseri, SK.107/HK/Kpts/ VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, seluas 700 Hektar, dan Koperasi Mangrove Meranti Lestari, SK.106/HK/Kpts/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, seluas 700 Hektar, yang lokasinya di 5 (lima) Desa yakni Desa Selat Akar, Desa Mengkopot, Desa Tanjung Padang Kecamatan Tasik Putri Puyu, dan Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, karena disinyalir IUPHHK-HTR tersebut disalahgunakan oleh 3 Koperasi tersebut semacam mendapat izin untuk membabat dan menjarah hutan kayu bakau (mangrove) di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi bahan baku industri pengolahan kayu arang yang diekspor ke Negara jiran Singapure.

Foto : Makmun Murod, Kadis Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016.

Menurut Pak Zai, yang juga selaku Koordinator Wilayah Provinsi Riau LSM Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi-Republik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI) bahwa, dalam kegiatan IUPHHK-HTR tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 yang berbunyi, HTR dapat dilakukan dengan sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (3).

Baca Juga :  TNI-POLRI Bersama DinKes, Imbau Pencegahan Covid-19 di Pasar

“Pembangunan HTR ditanam di hutan produksi yang tidak produktif sebagaimana yang dimaksud dalam PP No.6 Tahun 2007, Pasal 37 huruf b, sampai saat ini tidak terealisasi oleh pemegang izin (Kopsilva Group-red). Yang terjadi hingga saat ini, penebangan dan penjarahan hutan mangrove secara liar tetap dilakukan oleh Koperasi Silva, Koperasi Silva Sejahtera Berseri, dan Koperasi Mangrove Meranti Lestari beserta pengusaha-pengusaha dapur arang dengan cara memanfaatkan warga desa yang berdomisili dan bersepadan dengan hutan bakau di Meranti,” ujar Pak Zai.

“Disinyalir, 3 Koperasi itu terus merajalela membabat hutan mangrove di Meranti, yang izinnya tidak sesuai dengan prosedur izin. Indikasinya, negara dirugikan dari pembayaran PSDH dan DR dihitung dari luasan hutan bakau Meranti yang mereka jarah,” urai Pak Zai lagi.

Lebih lanjut Pak Zai memaparkan, sedikitnya ada sejumlah 55 unit industri pengolahan arang bakau (panglong arang-red) yang diakomodir oleh koperasi silva tidak ada memiliki izin yang mereka gunakan untuk bahan baku produksinya. Pertanyaannya, izin apa yang mereka kantongi, dan sama siapa mereka bayar PSDH dan DR untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) terhitung puluhan tahun produksi tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan P.23/Menhut-II/2007 Pemohon Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat sebagimana yang di jelaskan dalam ayat (1), Yang dapat memperoleh IUPHHK-HTR adalah : (a). Perorangan, dan (b). Koperasi. Dan ayat (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar hutan bakau.

Baca Juga :  Kata Bupati Irwan Dana DR 2016 Masih Ada Rp 21 Miliar Di Kasda, Kata Bambang Tidak Ada Lagi

“Sebagaimana diketahui bahwa, pengurus dan anggota 3 koperasi dimaksud tidak ada warga desa disekitar lokasi izin IUPHHK-HTR yang dikantongi oleh 3 koperasi tersebut. Intinya, pihak pengurus 3 koperasi dimaksud telah melakukan pembohongan publik dan merekayasa data-data, dan persyaratan permohonan IUPHHK-HTR yang mereka mohonkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pusat menjadi kecolongan,”papar Pak Zai.

Selain itu kata Pak Zai lagi, sejumlah 55 unit panglong arang juga melakukan pembalakan liar, dan penjarahan hutan dengan menebang kayu hutan jenis nyirih dan jenis kayu campuran yang digunakan para panglong arang untuk kayu bakar.

Sedikitnya masing-masing dapur arang (per-unit dapur arang) menggunakan kayu bakar jenis campuran untuk setiap rotasi produksi menimal 20 ton timbang per-dapur arang. Artinya, dalam setiap produksi/40 hari, dapur arang menggunakian kayu bakar minimal 4.400 ton timbang kayu hutan jenis nyirih dan jenis kayu campuran.

Pertanyaannya, izin apa yang mereka kantongi membabat kayu hutan jenis nyirih dan kayu campuran itu, dengan siapa mereka bayar PSDH dan DR-nya.

Baca Juga :  Jaringan Narkoba di Meranti Tertangkap Petugas di Desa Lemang Rangsang Barat

Tahun 2016, dari Koalisi LSM dan Pers kita sudah sampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti, Drs.H.Irwan,M.Si, secara tertulis dengan Nomor Surat : 0175/IPSPK3-RI/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti agar segera mencabut IUPHHK-HTR Koperasi Silva Group dengan berdasarkan PP Nomor : 55/Menhut-II/2011, BAB IX, Pasal 26, Huruf (b) dan Pasal 27, Huruf (b) serta Pasal 29,Ayat (2).

Pada saat itu, kata Pak Zai, melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Makmun Murod, Bupati Irwan, meminta kepada kita agar mempertimbangkan masalah tersebut, karena tidak sedikit dana APBD Meranti habis terkuras mengurus izin 8.300 Hektar HTR yang dilepaskan pemerintah pusat untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. “Kita juga kecewa dengan sikap Koperasi Silva,” kata Makmun Murod waktu itu.

Sri Irianto, Kepala UPT KPH Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang coba ditemui redaksi di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2020) berbincang-bincang terkait HTR Koperasi Silva group di Meranti membenarkan bahwa, IUPHHK-HTR Koperasi Silva hanya seluas 700 Hektar, berada di kawasan hutan bakau Pulau Padang Kecamatan Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Disinggung tentang penebangan liar hutan bakau di kawasan hutan bakau Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang, yang dilakukan oleh pemilik-pemilik dapur arang dari group Kopsilva, Sri Irianto tidak membantah.

“Saya baru sekitar 2 (Dua) bulan bertugas di Meranti, namun saya sudah melakukan survey ke lapangan, dan hal itu tidak dimungkiri bisa terjadi, namun kita tetap berupaya untuk menertipkannya,” kata Sri Irianto. (En.Azman/Red)
Editor : Redaksi

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses