Sitename

Description your site...

November 1, 2020

Ketum LSM IPSPK3-RI,Ir.Ganda Mora : Mutasi Pekerja/Buruh Kasar di Perusahaan Tidak Pernah Ada,Ini Modus Perusahaan

Ketum LSM IPSPK3-RI,Ir.Ganda Mora : Mutasi Pekerja/Buruh Kasar di Perusahaan Tidak Pernah Ada,Ini Modus Perusahaan
Foto : Perundingan Bipartit PT.NSP dengan PUK FSP TRMM-SPSI,tertanggal 14 Agustus 2018, bertempat di Kantor DPMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti. (Foto : red/tiraipesisir.com)

loading…


PEKANBARU-Menyikapi sengketa mutasi 14 pekerja PT.National Sago Prima (PT.NSP) Selatpanjang,yang kelihatan belum ada kunjung penyelesaiannya. Ir.Ganda Mora,M.Si Ketua Umum LSM Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI) angkat bicara.

“Seharusnya Bipartit,justru memperjuangkan hak-hak karyawan/pekerja. Seperti mutasi yang dimaksud,seharusnya mutasi untuk unsur pimpinan,seperti asisten,manager. Kalau mutasi untuk pekerja/buruh kasar biasanya tidak pernah ada,karena pekerja/buruh kasar di daerah manapun dapat direkrut,”kata Ganda kepada Media ini melalui sambung telepon selulernya, Rabu (22/08/2018).

Menurut Ganda,ini adalah modus perusahaan PT.NSP,agar pekerja/buruh tersebut mengundurkan diri. “Sehingga,hak-hak mereka sebagai pekerja/buruh tetap,otomatis gugur,”ujar Pimpinan Umum Lembaga Pemberantas Kriminal Ekonomi itu lagi.

Seharusnya kata Ganda,pihak Disnaker di Meranti harus menegakkan Undang-Undang perburuhan sebagai mediator dari pemerintah,dan segera memberikan rekomendasi kepada PT.NSP,agar segera menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan tidak merugikan satu pihak, apalagi pihak pekerja/buruh di perusahaan itu.

“Kepada Kabid Tenaga Kerja di Instansi itu,keluarkan rekomendasi kepada PT.NSP,jalankan kewajiban anda dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,itu amanah undang-undang kepada anda,”imbuh Ganda kepada Kabid Tenaga Kerja di Dinas PMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti sembari mengulangi uacapannya,tidak pernah ada mutasi bagi pekerja/buruh kasar di perusahaan,karena buruh kasar di daerah manapun dapat direkrut.

Sementara,berpayung hukum kepada peraturan perundang-undangan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,pasal 106 dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PPHI,merupakan rujukan dalam penyelesaian permasalahan perselisihan tenaga kerja di perusahaan tempat para pekerja/buruh diperkerjakan,dan diselesaikan dimana pekerja/buruh itu dipekerjakan. Asalkan,tidak ada intervensi dari pihak ketiga yang terkesan berpihak kepada pihak perusahaan.

Baca Juga :  Perayaan HUT Polres Meranti Dimeriahkan Dengan Turnamen Bulu Tangkis Kapolres Cup III

Pada bagian keempat,Lembaga Kerjasama Bipartit,pasal 106,ayat (1) menjelaskan,setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit; Ayat (2) lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi,dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan; Ayat (3) Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan; Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksd dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam keputusan menteri.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertemuan bipartit ini,yakni :
Pertemuan ini hanya antara pihak yang berselisih saja,hindari adanya intervensi dari pihak lain. Bahkan,jika diwakili oleh serikat pekerjapun,pastikan karyawan tersebut adalah anggota serikat dan ada surat kuasanya.

Jangka waktu pertemuan Bipartit ini adalah maksimal 30 hari. Jadi,selama 30 hari itu harus ada keputusan,sepakat atau tidak.

Minimal bipartit dilakukan 1 kali. Dan Bipartit ini harus dilakukan sebelum naik ke level Tripartit.

Baca Juga :  Koramil 02 Dampingi Lurah Kota Untuk Pembagian Sembako Ke Masyarakat

Pastikan ada risalah Bipartit dan ditandatangi oleh semua pihak terkait. Jika ada yang tidak mau menandatangani,tambahan catatan pada akhir risalah.

Output dari Bipartit ini,jika sepakat,adalah Perjanjian Bersama. Pastikan,dalam Perjanjian Bersama ini memuat secara detail hal-hal yang disepakati,dan lakukan pencatatan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial.

Pantauan Media ini,Selasa (14/08/2018) lalu,terkait adanya permasalahan perselisihan tenaga kerja antara 14 orang pekerja dengan perusahaan PT.National Sago Prima (PT.NSP) Selatpanjang tentang mutasi kerja,telah melangkah ke pertemuan bipartit.

Namun disinyalir ada kejanggalan,pertemuan bipartit itu dilakukan di Kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,bukan di kantor perusahaan PT.NSP dimana tempat 14 pekerja itu dipekerjakan. Selain itu,dalam pertemuan bipartit itu terkesan ada intervensi dari pihak Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,sehingga ada beberapa hal dan item yang ingin disampaikan dari pihak sarikat pekerja PUK FSP RTMM-SPSI PT.NSP dan perwakilan pekerja pada pertemuan bipartit itu tidak dapat disampaikan,karena dibatasi dari pihak ketiga yakni,Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti.

“Dalam pertemuan bipartit di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti itu,ada beberapa usulan yang tidak dapat kita sampaikan dalam pertemuan itu,karena item usulan dibatasi oleh pihak Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,sehingga pertemuan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,”ujar Lerenof Nainggolan,Ketua PUK FSP RTMM-SPSI PT.NSP kepada Media ini,Sabtu (18/08/2018) di Selatpanjang.

Baca Juga :  Kades Baran Melintang Bagi-bagi 1500 Masker Ke seluruh Masyarakat

Pertanyaannya,kenapa perundingan bipartit itu dilakukan di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,dan kenapa ada intervensi dari Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti oleh Syamsuddin selaku Plh.DPMPTSPTK yang ikut serta dalam perundingan bipartit anatara sarikat pekerja dan pihak perwakilan pekerja dengan perusahaan PT.NSP itu.

Diduga,hal itu sudah diatur antara Syamsuddin selaku Plh.PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti dengan pihak management PT.NSP,agar usulan-usulan dari pihak sarikat pekerja dan perwakilan pekerja dibatasi pada perundingan bipartit di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti itu. Tujuannya,agar mutasi terhadap 14 orang pekerja tetap dilakukan, meski dalam pelaksanaannya telah membunuh hak normatif pekerja di perusahaan PT.NSP. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja,sementara perusahaan tidak pernah menyadari bahwa,pekerja/buruh itu adalah aset perusahaan yang dilindungi aturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hadir dalam perundingan bipartit tersebut,Dedi Sunardi,Setio Budi Utomo,dan Agusman,dari pihak PT.National Sago Prima,sedangkan dari pihak pekerja,Lerenof Nainggolan,Agu,Ahe,dan Mudakir,sementara dari Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,Syamsuddin, Plh.PMPTSPTK,Sarifuddin Kai,Kabid Tenaga Kerja,dan Siska Prima Sari,Kasi II Penta.

Sementara,Plh.Dinas PMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti,Syamsuddin yang coba dikonformasi terkait adanya intervensi DPMPTSPTK terhadap perundingan Bipartit antara PT.NSP dengan 14 orang pekerjanya,Senin (20/08/2018),tidak dapat ditemui karena tidak ada di tempat. “Pak Syamsuddin tidak ada,beliau ke pekanbaru,”ujar seorang laki-laki yang mengaku sebagai staf Kabid Tenaga Kerja di Instansi itu. (red/zai)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses