Sitename

Description your site...

Oktober 28, 2020

Kelurahan Padang Matinggi Rantau Utara Diduga Lakukan Pungli Bansos Rasta

Kelurahan Padang Matinggi Rantau Utara Diduga Lakukan Pungli Bansos Rasta
TEKS FOTO : Kantor Kelurahan Padang Matinggi,Kecamatan Rantau Utara,Kabupaten Labuhanbatu,Sumatera Utara (Sumut) Jalan WR.Supratman No.3A Rantauprapat.

loading…


RANTAUPRAPAT,TIRAIPESISIR.COM-Kelurahan Padang Matinggi,Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,Sumatera Utara (Sumut) diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rasta) tahun 2018. Hal itu diketahui,berdasarkan pengakuan seorang warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Padang Matinggi.

Dikatakannya,bahwa untuk mendapatkan Bansos Rastra 2018 pada periode Januari sampai dengan Juli 2018,ia membayar dengan harga Rp.2000-3000/10kg. Malah,ada yang mengaku membayar Rp.5000/10kg.

TEKS FOTO : Salah seorang Kepling di Kelurahan Padang Matinggi saat membagi-bagikan Beras Rastra di Kantor Kelurahan Padang Matinggi,Rantau Utara.

Bahkan,pada saat Media ini melalukan konfirmasi di Kelurahan tersebut,terlihat warga datang mengambil Beras Rastra tersebut dengan membawa uang Rp.5000.

Padahal jelas,dari surat pemanfaatan Bansos Rasta dilayangkan,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Menteri Sosial menuangkan,bahwa tidak ada pengutan biaya apapun untuk Bansos Rastra 2018 ini.

“Saya berharap,seluruh Kepala Daerah dan instansi yang terkait tidak memungut biaya apapun dan tetap memantau sampai TD (Titik Distribusi) dan KPM,”komentar Idrus Marham,Menteri Sosial dalam peluncuran Bansos Rasta 2018.

Baca Juga :  Sosialisasi Parenting : Keluarga Pilar Pendidikan Utama Anak

Untuk itu,tidak menutup kemungkinan,pemungutan yang dilakukan Kelurahan Padang Matinggi jelas indikasi kegiatan Pungli,karna asas hukum dan Peraturan tidak membenarkan adanya nilai ekonomis.

Seperti diketahui,Pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai UU tersebut,pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketika dikonfirmasi Media ini,Lurah Padang Matinggi,Kecamatan Rantau Utara,Kabupaten Labuhanbatu,M.Martadinata mengaku,bahwa adanya pungutan tersebut. Namun dirinya berkelah,bahwa pungutan tersebut hanyalah partisipasi masyarakat untuk membantu meringankan beban Kelurahan dalam membayar uang pengangkut dan penjaga beras.

“Iya memang ada,tapi kita cuma minta partisipasi saja seikhlas hati,kalau Rp.2000/Kg itu gak ada,yang betulnya Rp.2000 10 Kg,itupun untuk yang bongkar dari truk ke kantor sering minta uang,dan juga untuk bayar jaga malam apabila beras diinapkan dikantor dan untuk membayar KepLing yang membagikan,”kata Lurah ketika ditemui Media ini diruang kerjanya,Rabu (23/08/2018).

Baca Juga :  Sedang Memancing Ikan,Bocah Bersaudara Tewas Kecebur Disumur

Ketika disinggung,apakah giat pemungutan yang dilakukannya terindikasi pungli dan jelas tidak dibenarkan dalam ketentuan yang berlaku,Martadinata malah menyebutkan,biaya pengangkutan dan penjagaan mau didatangkan dari mana,sedangkan pihak Dinas Sosial dan Kecamatan tidak menyediakan dana untuk itu.

“Biaya pengangkutan sama penjagaan gak ada,dan kita juga mau cari kemana,ya itulah solusi satu-satunya,”sebut Marta.

Sementara itu,Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu,Armansyah Abdi ketika dikonfirmasi Media ini,Kamis (16/08/2018),mengaku terkejut dengan adanya pungutan biaya Bansos Rasta tersebut.

Dijelaskannya,padahal sudah menjadi tanggungjawab pihak Kecamatan untuk mendistribusikan Rasta sampai ke Titik Bagi (TB).

“Jadi,kalau Kelurahan meminta uang masyarakat sudah jelas penyimpangan,”tegas Abdi.

Baca Juga :  Wow, Mobil Dinas PMDK Labuhanbatu BK 1272 Y Jadi Plat Hitam

Memang,ujar Abdi,sebelumnya untuk anggaran Bansos Rasta menjadi tanggung jawab Pemkab melalui Dinsos,akan tetapi setelah di Audit BPK,anggaran tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk mengakomodir semuanya.

“Terkait biaya apapun semuanya,ada di Kecamatan,ya menggunakan anggaran Kecamatan,” jelasnya lagi.

Selain melarang dengan keras untuk tidak melakukan pemungutan,Abdi juga akan menindak lanjuti permasalahan tersebut.

“Ya,kalau sudah seperti ini akan kita tindak lanjuti,” tegas Abdi.

Diwaktu berbeda,Saparuddin,Kepala Seksi (Kasi) Kessos & PMDK Kecamatan Rantau Utara,juga menegaskan,bahwa Bansos Rasta yang dibagikan dari Kecamatan ke pihak Kelurahan gratis tanpa dipungut biaya.

“Kalau dari kami sudah mengintruksikan bahwa,Bansos Rasta itu gratis untuk masyarakat dan tidak dibenarkan dipungut biaya berapapun,”ujarnya ditemui di ruang kerjanya,Kamis (16/08/2018).

Dikatakannya,kalau di Kelurahan adanya pemungutan,mungkin itu kebijakan dari Lurahnya, pada dasarnya,Saparuddin kembali menegaskan,bahwa mekanisme Bulog tidak lagi melalui ke Kecamatan akan tetapi langsung ke Kantor Lurah tersebut.

“Kalau kita hanya memberitahukan saja,misalkan beras mau masuk kita diberitahu Dinas Sosial, kemudian di teruskan ke Kelurahan,”jelasnya. (dm/putra)

loading…


Bagikan berita ini
  • 3
    Shares

loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses