Sitename

Description your site...

September 19, 2020

Forum Aliansi LSM Kab.Meranti Minta Ketua DPRD Hargai Hak Masyarakat Merupakan Prinsip Good Governance

Forum Aliansi LSM Kab.Meranti Minta Ketua DPRD Hargai Hak Masyarakat Merupakan Prinsip Good Governance
Foto File : Koalis LSM (FALMA Meranti) di Kantor DPRD Kepulauan Meranti, Senin (08/06/2020). Foto : Muhamad Rafi/Red?tiraipesisir.com
Posted by:

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Ketua Forum Aliansi LSM Kabupaten Kepulauan Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah meminta kepada Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Jeck Aridiansyah memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui FALMA mendengarkan Rapat Kerja Lintas Komisi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Sat Pol PP, Senin (08/06/2020), sekira pukul 10:00 Wib, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kepulauan Meranti terkait tentang kegiatan selama covid-19 dan penggunaan anggaran covid-19 di masing-masing OPD.

Hal itu menurut Ramlan, merupakan hak masyarakat untuk dapat mendengarkannya dan dan tidak memberikan pendapat dalam rapat tersebut. “Itu hak masyarakat yang merupakan prinsip-prinsip good governance,” ujarnya.

Sayangnya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Jeck Ardiansyah tidak meladeni dan tidak memberikan hak masyarakat untuk mendengarkan hasil rapat tersebut. “Ini rapat tertutup, ini rapat lintas komisi, dan tertutup,” tegas Jeck.

Akibatnya, di ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti terjadi adu argumentasi antara Ketua FALMA Meranti, Ramlan Abdullah didampaingi Ketua Pembina FALMA Meranti, Zainuddin,HS,S.Ag, dengan Ketua DPRD Meranti, Jeck Ardiansyah didampingi Wakil Ketua DRPD Meranti, Iskandar Budiman. “Nanti saya pres konpres,” kata Jeck. Kata Ramlan, kami dari masyarakat bukan dari pers, kami minta mau mendengarkan penjelasan dari dinas terkait tentang kegiatan selama covid-19 dan penggunaan anggaran covid-19,” sanggah Ramlan menimpali ucapan Jeck. “Nanti saya jelaskan di atas,” kata Jeck berdalih.

Baca Juga :  Hadapi Sidang Putusan Sela,Ratna Sarumpaet : Semoga Dikasih Keadilan

Turut serta dari Koalisi LSM tersebut, Koordinator,Jefrizal dari LSM Koppas Riau dan LM2R, Azir Dahlan,S.Ag dari LSM Payung Serantau, Muhamad Rafi dari DPC PROJAMIN Meranti dan Zainuddin,HS,S.Ag dari DPC BaraJP Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Pembina FALMA Kabupataen Kepulauan Meranti.

Sementara menurut Zainuddin, partisipasi publik dalam legislasi DPRD di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik merupakan bagian dari penerapan good govenance sebagaimana menurut UNDP bahwa salah satu prinsip-prinsip good governance adalah partisipasi publik. Good Governance di dukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi dan administrasi disamping itu juga mempunyai tiga pilar yaitu : Negara, swasta dan masyarakat. (Anwar,2005:1).

Penerapan good governance dalam konteks partisipasi publik pada tahap penyelenggaraan pemerintahan di level legislatif menjadi penting karena DPRD merupakan lembaga reprensentatif masyarakat yang sepantasnya bertindak atas nama rakyat.

Baca Juga :  Alokasikan Dana 36 Miliyar, Posko Tim Penanggulangan Covid-19 Meranti Tidak Ada Biaya..!

“Salah satu fungsi DPRD yang membutuhkan partisipasi publik adalah fungsi legislasi terutama dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah bahkan dalam proses pengesahan Perda pun harus melibatkan masyarakat yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahakan dengan lembaga DPRD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat meskipun Perda itu merupakan inisiatif eksekutif,” jelas Zainuddin yang akrab disapa Pak Zai.

Lanjut Zai, Lembaga Swadaya Masyarakat punya peran penting merepresentasikan kepentingan publik.

“Partisipasi menjadi amat penting dalam proses legislasi. Sebab, hasil legislasi mengikat publik agar proses pengikatan tadi mempunyai kekuatan legitimasi dari dimensi sosiologis, maka partisipasi menjadi keniscayaan. Dari temuan riset, Badan Legislasi (Baleg) DPRD di anggap agak partisipatif. Indikatornya adalah dengan dilibatkannya stake holders seperti perguruan tinggi maupun LSM di dalam penyiapan Ranperda maupun pembahasannya,” urainya lagi.

Kualitas Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menerapkan fungsi legislasi, kata Zai, belum terlaksana dengan maksimal, hal ini terlihat kurang produktifnya dalam mengusulkan rancangan Perda inisiatif Dewan. Justru Eksekutif yang aktif dalam pengusulan rancangan Perda. Sedangkan dalam hal partisipasi publik masih dalam sekedar mendengarkan pendapat tetapi keputusan mutlak di tangan DPRD dan ada kecendrungan bahwa mayoritas keputusan yang diambil bertentangan dengan keinginan masyarakat luas.

Baca Juga :  Ketua Perkumpulan BaraJP Meranti Minta Sekdakab Meranti Menjawab Surat Konfirmasi LSM

Upaya meningkatkan kapasitas legislasi merupakan pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian berbagai kalangan. “Pihak DPRD dengan didukung pihak lain perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam proses legislasi, memahami dan melaksanakan proses legislasi yang partisipatif,” imbuh Zai.

Sedangkan untuk langkah selanjutnya, kata Ramlan, pihaknya akan menyurati secara resmi Ketua DPRD Meranti, Jeck Ardiansyah, meminta DPRD sebagai pasilitator hearing masyarakat melalui Koalisi LSM FALMA Meranti dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. “Secara resmi kita akan surati DPRD untuk meminta hearing dengan dinas terkait di rumah rakyat itu,” tandas Ramlan. (Red/Agus B015/09)
Editor : Agus Salim,Hs

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses