Sitename

Description your site...

September 18, 2019

Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta






JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Dikutip dari suarakpk.com Majlis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari para pembanding, semula para penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.jkt.Pst. Bahkan, dalam putusan banding atas gugatan yang ditujukan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, disebutkan secara tegas bahwa eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan ditolak oleh Majlis Hakim Banding. Kedua organisasi pers tersebut menggugat Dewan Pers atas Perbuatan Melawan Hukum. Pengadilan Tinggi DKI juga mengatakan eksepsi tergugat (Dewan Pers,red) tidak dapat diterima (Niet Onvanikelijk Verklaard).

Sontak dengan adanya putusan tersebut disambut baik kuasa hukum pembanding semula penggugat, Dolfi Rompas. Menurutnya, keputusan tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers dikatagorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers, setara dengan perundang-undangan telah dibatalkan.

Baca Juga :  Perseteruan Walikota Tangerang Dengan Menkumham Semakin Memanas

Rompas mengatakan, dalam pertimbangan hukum yang disampaikannya dalam memori banding, keputusan majlis hakim tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah katagori peraturan perudang-undangan adalah keliru.

“Kalau peraturan Dewan Pers dianggap sebagai produk perundang-undangan maka seharusnya dimasukkan ke dalam lembaran negara dan harus berlogo lambang Garuda, tapi faktanya kan tidak ada,” ujar Rompas kepada wartawan di Jakarta, Selasa siang (10/9/2019).

Seperti diketahui, dalam eksepsinya tergugat menyatakan Dewan Pers memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan dibidang pers.

“ Dengan tidak diterimanya eksepsi pihak tergugat, maka Dewan Pers tidak bisa lagi menganggap lembaganya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tentang pers tersebut,” ungkap pengacara yang pernah bertahun-tahun berprofesi sebagai wartawan ini.

Namun begitu, Rompas juga mengaku heran atas putusan tersebut karena dalam putusan yang sama hakim juga menolak gugatan dari pihak pembanding atau penggugat.

Baca Juga :  Dewan Pers Akan Bentuk Satgas Berantas Media Abal-Abal

“Seharusnya, ketika banding diterima maka gugatan kita juga harus diterima. Tapi sesungguhnya kami puas dan menghormati apapun keputusan hakim, karena tanpa mengabulkan gugatan kita, putusan tingkat pertama sudah dibatalkan dan eksepsi Dewan Pers juga tidak diterima,” urainya lagi.

Sementara, menanggapi putusan tersebut, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengka mengatakan, Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesungguhnya memberi harapan baru bagi insan pers.

“Permohonan banding kita telah dimenangkan dan itu membuktikan peraturan Dewan Pers tidak mengikat bagi seluruh wartawan,” ujar alumni PPRA-48 Lemhanas RI dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Lalengka juga menambahkan, sudah saatnya seluruh kekutan pers Indonesia bersatu kembali untuk menyelesaikan permasalahan pers yang sangat besar ini.

“Dua lembaga lembaga peradilan saja (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) bisa berbeda persepsi tentang persoalan pers yang ada saat ini, maka sebaiknya solusi masalah pers harus diselesaikan juga lewat jalur politik,” pungkasnya

Baca Juga :  Egy Sudjana Kembali Diperiksa Polda Metro Jaya Jumat Mendatang

Disisi lain, Ketua Umum SPRI,Hance Mandagi mengaku lega atas putusan banding yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Hari ini kemerdekaan pers yang kita perjuangkan bersama ribuan wartawan dari penjuru tanah air bisa didengar Majlis Hakim Pengadilan Tinggi, dan patut disyukuri,” ujar Mandagi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Pada intinya, menurut Mandagi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membatalkan putusan tingkat pertama yang menyatakan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dibidang pers yang mengatasnamakan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Ketika eksepsi Dewan Pers dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka menjadi tidak penting gugatan kami ditolak karena sesungguhnya kami klaim Dewan Pers atas kewengangannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” pungkasnya. (Dwi Wahyudi/A07/09)
Sumber : suarakpk.com








Bagikan berita ini
Tags: , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses