Sitename

Description your site...

September 18, 2019

Eddy Kusuma Wijaya : Tuduhan ICW dan KPK Terhadap Dua Jendral Polri Tanpa Fakta dan Dasar Hukum Yang Jelas

Eddy Kusuma Wijaya : Tuduhan ICW dan KPK Terhadap Dua Jendral Polri Tanpa Fakta dan Dasar Hukum Yang Jelas
Irjen Pol (Purn) Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya,SH,MH,MM,anggota komisi II DPR MPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Foto : Dwi Wahyudi/tiraipesisir.com






JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Anggota Komisi II DPR RI,Irjen Pol (Purn) Eddy Kusuma Wijaya mengatakan penolakan terhadap Irjen Pol Firli Bahuri dan Irjen Pol Antam Novambar sebagai Calon Pimpinan (Capim) KPK tidak mendasar dan tidak benar.

Tuduhan yang dilakukan ICW maupun KPK terhadap Firli dan Antam merupakan tindakan bersifat pembunuhan karakter dan mencemarkan nama baik konstitusi Polri.

“Apa yang dilakukan oleh mereka itu,tuduhan itu tidak benar,saya katakan itu tidak benar karena saya dulu adalah jenderal polisi purnawirawan,ini bersifat pembunuhan karakter dan mencemarkan nama baik konstitusi Polri,”kata Eddy kepada tiraipesisir.com di Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI,Kamis (29/8/2019).

“Saya tahu persis,Firli dan Antam ini adalah perwira pilihan,yang sudah melalui beberapa macam seleksi di Kepolisian,”ucapnya lagi.

Antara lain,kata Eddy,salah satunya apabila seseorang mau diangkat menjadi pangkat Jenderal harus melalui proses Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) untuk ditetapkan naik pangkat Jenderal. Dalam tubuh Polri,seseorang yang bisa dikatakan melakukan pelanggaran yakni ada 3 kategori. Pertama pelanggaran disiplin,pelanggaran etik dan pelanggaran yang sudah melalui suatu proses sidang profesi.

“Nah kalau seseorang tidak masuk dalam proses itu berarti itu orang baik,”ujar Eddy menjelaskan.

Lanjutnya lagi,dalam penegakan hukum,seseorang melakukan tindak pidana setelah itu proses selesai,asal tidak dicabut hak politiknya. Misalnya,seseorang dihukum lima tahun dan dicabut haknya di dunia politik lima tahun,baru tidak boleh. Ketika misalnya dia sudah selesai menjalani proses hukuman kecuali ada ketentuan lain,bisa dicabut hak politiknya seperti Akil Mochtar itu seumur hidup.

Baca Juga :  Hermawan Susanto Ditangkap Mengancam Penggal Kepala Presiden Jokowi

“Kalau tidak dimasukkan ke situ dari mana ICW bisa mengatakan Irjen Firli dan Antam enggak bener,dasarnya apa,pelanggaran hukum disiplin atau profesi,kalau tidak ini akan membunuh karakter seseorang,tidak boleh menuduh seperti itu,” kata purnawirawan Jendral itu.

Ada pernyataan ratusan pegawai KPK menandatangani petisi menolak Irjen Firli, kata Eddy,ini bukan wewenang mereka,berarti ini ada like and dislike. “Jangan-jangan ini ada sponsor di belakangnya,apalagi diumumkan di muka umum dan terbuka. Kalau disampaikan secara tertutup kepada pansel itu masih mungkin, kalau terbuka,ini sudah membunuh karakter seseorang,ini bisa dituntut,”tegasnya.

Lebih lanjut,Eddy menjelaskan,Firli dan Antam itu tidak melanggar disiplin,kode etik,dan tidak kena sidang profesi, artinya mereka adalah periwira pilihan. Melalui proses yang libatkan Wanjakti yang terdiri dari jenderal-jenderal senior,tidak akan mungkin jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak benar atau bermasalah.

“Saya curiga yang salah itu bukan Firli dan Antam,tetapi komisioner KPK nya yang banyak salah,mungkin ini ada suatu ketakutan kalau Polisi baik masuk ke KPK,karna dulu saya Wakil Ketua Pansus Angket KPK,waktu itu kita melakukan penyelidikan terhadap KPK,justru disana itu banyak kasus-kasus yang kita anggap mandek,tidak diproses,”ini salah siapa ucapnya.

“Banyak juga barang bukti hilang,ini kan penggelapan kasus dan penggelapan barang bukti,”ucap dia lagi.

Artinya,kata Eddy,yang bisa dipermasalahkan dan diproses hukum adalah komisioner KPK,banyak sekali kasus yang mandek di KPK dan tidak diproses. Beberapa kasus yang sudah diperiksa bolak balik oleh KPK,tapi belum juga jadi tersangka,lalu berapa barang bukti yang hilang,kemana barang buktinya. Seharusnya ICW dan jubir KPK juga harus tahu masalahan yang ada di tubuh KPK, jangan hanya melihat kubu orang lain bermasalah.

Baca Juga :  KPK Sudah Menahan Kedua Tersangka Di Rutan Berbeda

Ia menilai dalam penegakan hukum KPK tebang pilih,pulih kasih,contohnya kasus e-KTP kenapa tersangkanya hanya satu,kasus BLBI tersangkanya juga satu,mana bisa tersangkanya satu. Ia menyayangkan sikap dari staf KPK maupun ICW serta jubir KPK yang membuat suatu opini tanpa fakta hukum,baik hukum disiplin maupun hukum umum.

“Firli tidak melakukan pelanggaran,dan sudah melakukan konfirmasi ke Pansel Capim KPK,namun ICW dan KPK tidak puas. Saya seniornya,mereka ini termasuk Jenderal dan orang baik,kita tahu adik-adik kita yang benar,apalagi Firli termasuk perwira terbaik diangkatannya,”tuturnya.

“ICW dan KPK tidak bisa menyalahkan Pansel,Pansel itu berproses tidak mencuap-cuapkan kesalahan orang,kesalahan seharusnya ditutupi dan dirapatkan di internal. Ini mungkin ada kelompok-kelompok yang ingin mematikan polri di KPK,menurutnya,Pansel baik-baik saja,wajar-wajar saja sesuai dengan aturan yang berlaku,kebobrokan atau tuduhan itu bukan dari Pansel.”tuturnya lagi.

“Ada dugaan orang memberikan data ke Pansel,padahal itu belum terbukti melakukan kesalahan,karna proses hukum itu banyak,praduga tak bersalah itu penting,maksudnya orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka,”kata Eddy lagi.

Sementara,Ketua PSK,Madun,Penggiat Anti Korupsi GPHN RI mencium aroma penjegalan dengan cara melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap Capim KPK dari unsur Polisi yang dilakukan kelompok-kelompok yang mau kuasai KPK mengatakan,sebaiknya tidak boleh ada pihak lain yang melakukan intervensi terhadap Pansel Capim KPK agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Baca Juga :  SMA dan SMK se-Riau Dilarang Pungut Iuran Peserta Didik

ICW dan pegawai KPK semestinya tidak seharusnya menciptakan kegaduhan dengan mencari kesalahan Capim KPK yang sudah lolos seleksi karena kalau KPK ini lolos dan menjadi komisioner KPK ada yang mengawasi kerjanya.

“Justru saya sebagai penggiat anti korupsi curiga pada ICW dan pegawai KPK yang membentuk team sukses calon,cara menjegal yang dilakukan oleh ICW yang didukung oleh pegawai KPK adalah cara jalanan,saya berharap tokoh-tokoh besar seperti Buya Safi ‘i Ma’arif tak perlu ikut campur mempengaruhi Presiden,karena semua sudah diserahkan kepada Pansel Capim KPK,”imbuhnya.

“Kalau memang semua pihak ingin Capim KPK yang lolos bekerja serius,cukup mengusulkan DPR RI agar semua Capim KPK membuat pernyataan hitam diatas putih,kalau tidak bisa menuntaskan tunggakan perkara yang mandeg siap mengundurkan diri,dengan begitu kan tidak menimbulkan kegaduhan,”imbuhnya lagi.

Yang dituduhkan ICW dan KPK baik kepada Firli dan Antam,kata Madun,itu penghinaan kepada institusi Polri. Sangatlah aneh penolakan Capim KPK Irjen Firliuntuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023 justru datang dari kalangan pegawai lembaga anti rasuah itu sendiri. Irjen Firli Bahuri adalah salah satu Capim KPK dari unsur Kepolisian yang lolos hingga tahap 20 besar. Saat ini,Firli menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.(Dwi Wahyudi A07/09)








Bagikan berita ini
Tags: , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses