Sitename

Description your site...

Oktober 20, 2020

DPRD Meranti Gelar Rapat Evaluasi Hasil Konsultasi Komisi 1 ke Dirjen Bina Pemdes

DPRD Meranti Gelar Rapat Evaluasi Hasil Konsultasi Komisi 1 ke Dirjen Bina Pemdes
TEKS FOTO : DPRD Kepulauan Meranti saat melakukan rapat lanjutan,menyikapi evaluasi hasil konsultasi Komisi I ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait pemekaran dua Desa di Meranti,Kamis (30/8/2018) di Ruang Rapat DPRD Meranti.

loading…


SELATPANJANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan rapat lanjutan,menyikapi evaluasi hasil konsultasi Komisi I ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait pemekaran dua Desa di Meranti,Kamis (30/8/2018) di Ruang Rapat DPRD Meranti.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I,Edi Mashudi,S.Pdi,M.Si. Dihadiri Wakil Ketua II DPRD Meranti, Muzamil,Wakil Ketua Komisi I,Marhisyam,dan anggota Zubiarsyah. Kemudian dari unsur ekskutif hadir Kadis DPMD,Ikhwani,Kabid Pemdes,Darwis,Kabag Pem Otda,Mulyadi,Kasubbag Pem Otda,Aznirsyah,Kabag Pengelola Perbatasan,Elfiadi,Sekretaris Disdukcapil,Ramdan,Kabid Capil,Edi Candra,Kabag Hukum,Sudandri,Kasi Aset dan Keuangan,Fadhil,serta Kasubbag Infrastruktur,M.Herlian.

Disampaikan dalam rapat,Edi Mashudi minta,agar dibentuk tim yang dimotori oleh Dinas PMD dan Bagian Pengelola Perbatasan,guna melobi Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan pemekaran dua Desa Persiapan tersebut,yakni Bumi Asri dan Bina Sempian.

Baca Juga :  Sat Res Narkoba Polres Meranti berhasil Ungkap Pelaku Diduga Bandar Narkotika Jenis Ganja

“Berhubung daerah kita masuk daerah perbatasan,kita minta Bagian Pengelola Perbatasan menggunakan perannya terkait pemekaran ini,sebab daerah perbatasan mempunyai kewenangan khusus untuk itu,”katanya.

Ditambah,Wakil Ketua DPRD Meranti,Muzamil,bahwa pada prinsipnya DPRD mendukung dan mendorong supaya Desa persiapan ini dimekarkan untuk menjadi Desa definitif.

Menjawab permintaan Ketua Komisi 1 dan Wakil Ketua DPRD Meranti tersebut,Kadis PMD Ikhwani menjelaskan,bahwa progres dan capaian akhir terkait pemekaran dua Desa di Meranti itu terus digesa.

Munculnya,atau tidaknya kode dua Desa ini,kata Ikhwani,mau tidak mau harus ditindaklanjuti, karena merupakan aspirasi masyarakat.

Baca Juga :  Dinas Perizinan Meranti Tidak Tau Menau APMS Alah Air Bongkar BBM di Pelabuhan Tikus Dorak,KSOP Berikan Izin Olah Gerak

“Intinya,jika Desa ini tidak dimekarkan karena jumlah penduduk bukan salah kita,dan juga tidak salah peraturan Bupati,sebab diberi waktu tiga tahun kedua Desa ini memungkinkan memenuhi jumlah penduduk yang telah ditetapkan. Ini harus dibuktikan dengan capil,mungkin ada penduduk yang tidak terekam harus segera melakukan perekaman,”ujarnya.

Kata Ikhwani,Dinas PMD hanya meneruskan permohonan ini sesuai dengan administrasi yang dikeluarkan. Lalu,kenapa pemekaran ini sebelumnya dilanjutkan ke Provinsi,menurutnya,karena memang sudah ada kajian singkat.

“Kita harus melihat poin-poin selain jumlah penduduk,karena ini menyangkut angka yang harus realistis,kita tidak mau terjerat persoalan hukum,”tambahnya.

Baca Juga :  Rp.19.3 M Proyek Jalan Pemuda Setia Selatpanjang Kota Baru Dikerjakan Pasang Papan Plang

Terkait jumlah penduduk,Kabag Hukum,Sudandri menjelaskan,jumlah penduduk merupakan syarat yang harus dipenuhi,jika cacat hukum tentu batal,demi hukum karena memang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Fungsi Perbatasan ini,tambah Kabag Pengelola Perbatasan,Elfiadi,bisa membuat program baru, karena ia merupakan lokasi prioritas.

“Mengenai jumlah penduduk untuk lokasi prioritas (lopri) itu tidak ada persoalan,karena memang sudah ada bukti beberapa daerah yang masuk daerah lokasi prioritas bisa dimekarkan,bukan saja desa bahkan,kecamatan.(ag/red)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses