Sitename

Description your site...

November 1, 2020

Dirjen Bina Pemdes Melalui Kasi Perangkat Desa,Lisbetty Sambut Rombongan Edi Mashudi

Dirjen Bina Pemdes Melalui Kasi Perangkat Desa,Lisbetty Sambut Rombongan Edi Mashudi
TEKS FOTO : Rombongan dari DPRD Meranti disambut oleh Kepala Seksi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan,Dra.Lisbetty H.Tambunan,MSi saat menyampaikan aspirasinya tentang pemekaran desa persiapan.

loading…


Lisbetty : Sepanjang pemekaran tersebut memenuhi kaedah undang-undang,maka pemekaran bisa dilakukan.
JAKARTA-Komisi I,DPRD Kepulauan Meranti berkunjung ke Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta,Jumat (24/8/2018) pagi. Rombongan dari DPRD Meranti langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1,Edi Mashudi,SPdi,MSi. Anggota,Marhisyam,Ardiansyah,Zubiarsyah, Mikwan, Azni,Safri,Pauzi,Nursyahrudin,muzakir,dan dari Dinas PMD diwakili oleh Kabid PMD, Darwis,S.IP,MM,serta Bagian Pengelola Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti. Rombongan disambut oleh Kepala Seksi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan,Dra.Lisbetty H.Tambunan,MSi.

Dalam pertemuan itu,Lisbetty menyampaikan,tentang Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan syarat pemekaran desa. Kata Lisbetty,Desa-desa yang ingin dimekarkan layak tidaknya menjadi sebuah desa,untuk itu Permen Nomor 1 menitik beratkan pada aspirasi. Namun,seiring dengan besarnya pemerintah mengalokasikan Dana Desa,pemekaran ini banyak disalah artikan dalam memperjuangkan anggaran tersebut,padahal pemerintah sudah menggelontor anggaran yang cukup besar. “Intinya,syarat-syarat tersebut harus terpenuhi,”ungkapnya.

TEKS FOTO : Edi Mashudi saat memberikan cendra mata kepada Lesbetty.

Menanggapi hal itu,Ketua Komisi I,Edi Mashudi menjelaskan,bahwa Kepulauan Meranti merupakan Daerah 3T (terdepan,terluar,dan tertinggal). Di Meranti,sebut Edi,ada dua desa yang sudah dijadikan Desa Persiapan,dan umurnya kurang lebih sudah tiga tahun.

Baca Juga :  Visi Indonesia,Jokowi Ancam Copot Pejabat dan Bubarkan Lembaga Penghambat

Lanjut Edi,sebelum pemekaran,desa ini masuk dalam Ranperda,pihaknya minta petunjuk dari Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa,dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti,Darwis menerangkan,dua desa persiapan itu adalah,Desa Bumi Asri,Kecamatan Merbau dan Desa Bina Sempian,Kecamatan Rangsang Pesisir.

“Kita juga sudah menganggarkan anggarannya melalui APBD,hasil konsultasi kami dengan pakar hukum dari UNRI bahwa secara akademis dua desa tersebut sudah layak dimekarkan menjadi desa definitif dan desa persiapan sudah kita persiapkan mulai dari 2015,”terang Darwis kepada Lisbetty.

Baca Juga :  Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap

Lisbetty menjelaskan,desa persiapan ada mulai tahun 2017,meskipun sudah dikenali sejak tahun 2016.

Kata Lisbetty,syarat pertama desa yang dimekarkan harus berusia 5 tahun,kemudian,syarat kedua selama ini yang sering tidak terpenuhi yakni,soal batas daerah katrometrik. “Sebelum dimekarkan,desa tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu,syarat mengajukan kode verifikasi adalah rekomendasi Pemerinta Provinsi terkait kode desa,”jelasnya.

Edi Mashudi menambahkan,sebagai daerah perbatasan dan berbatasan langsung dengan selat melaka,ia minta ada kebijakan khusus,dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk Kabupaten Kepulauan Meranti terakit persoalan tersebut.

Baca Juga :  Peringati Hari Anti Narkoba Internasional 2019,Bakornas GMDM,BNN dan FOKAN Gelar Kampanye Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas

Lisbetty meminta waktu,untuk terlebih dahulu berkoordinasi nantinya dengan tim. Dia menyebutkan,prinsipnya,untuk mengajukan kode desa tentunya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan UU tentang Desa.

Proses pemekaran,desa persiapan sudah berjalan tiga tahun,jika tidak memenuhi persyaratan seperti jumlah penduduk,belum adanya batas daerah katrometrik,kemudian anggota Komisi 1 Marhisyam dan Zubiarsyah minta pendapat Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

Menjawab pertanyaan dari politisi PAN dan PKB itu,Lisbetty menjelaskan,bahwa lanjut atau tidaknya pemekaran desa itu tergantung dari DPRD Kepulauan Meranti.

“Sepanjang pemekaran tersebut memenuhi kaedah undang-undang,maka pemekaran bisa dilakukan,”tegas Lisbetty.(ag/red)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses