Sitename

Description your site...

Desember 6, 2019

Diduga Perkebunan Siluman,Walhi Sumut Desak Dishut Pemprovsu Tuntaskan Eksekusi PT SAB/KSU AMELIA

Diduga Perkebunan Siluman,Walhi Sumut Desak Dishut Pemprovsu Tuntaskan Eksekusi PT SAB/KSU AMELIA
Ilustrasi Walhi/tiraipesisir.com

LABUHANBATU,TIRAIPESISIR.COM-Usai tewasnya dua pegiat sosial (aktivis) Maraden Sianipar dan Martua Parasian Siregar alias Sanjai (Eks Wartawan Pindo Merdeka) di areal perkebunan PT SAB/KSU AMELIA, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, mengundang kritik terhadap Dinas Kehutanan (Dishut) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkait hasil eksekusi kawasan hutan yang dinilai lamban, melahirkan segudang asumsi negatif, Sabtu (11/11/2019).

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut menyebut, Hasil eksekusi kawasan PT SAB/KSU AMELIA berjalan tidak efektif, diduga sarat tarik ulur kepentingan. Berujung menjadikan Konflik Horizontal antar sesama kelompok masyarakat.

Tanggal, 14 November 2018, Dinas Kehutanan (Dishut) Pemprovsu melakukan eksekusi perkebunan kelapa sawit PT SAB/KSU AMELIA, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumut.

Eksekusi menggunakan alat berat/beko menggusur perumahan kebun, hingga karyawan PT SAB berhamburan mengosongkan areal tempat mereka bekerja.

Usai dieksekusi, perkebunan tersebut ditelantarkan tanpa ada penjagaan dan pengawasan yang intensif.

Melihat tidak adanya pengawasan dan penjagaan pihak Dishut, para warga berdatangan memanen buah kelapa sawit secara berkelompok.

Selang dua bulan, sejumlah karyawan PT SAB kembali beroperasi memanen buah kelapa sawit masuk keareal perkebunan, berdalih, proses sita penyidik dalam ranah hukum berstatus belum inkrah (Belum berkekuatan hukum tetap). Selanjutnya, para Karyawan PT SAB/KSU AMELIA melarang seluruh kelompok masyarakat untuk berhenti memanen buah kelapa sawit, hingga terjadi aksi saling klaim kepemilikan.

Saling klaim itu, menuai reaksi yang berkepanjangan. Konon pihak Dishut Pemprovsu terkesan melepas tanggung jawab, molor melakukan pengawasan dan penjagaan. Hingga berulang kali terjadi tindakan kekerasan di lapangan.

Baca Juga :  HIPMAPALU Labuhanbatu Galang Dana Erupsi Gunung Sinabung

Pihak PT SAB melarang warga pemanen dengan cara kekerasan, diduga salah satu korban bernama Ranjo Siallagan (LSM) nyaris tewas luka dikepala, dipukul diareal perkebunan.

Atas peristiwa itu, Ranjo Siallagan mengadukan kejadian pemukulan dirinya ke pihak Polsek. Namun, pelaku nya tak kunjung ditangkap.

Terakhir, sebelum tewasnya dua aktivis Maraden Sanjai. Dua Warga Sei Berombang juga turut menjadi korban. Yakni, bernama Dedek dan Ajis, mereka dianiaya, diancam pakai klewang dileher oleh Karyawan PT SAB, hingga dirawat ke Puskesmas Kota Sei Berombang karena luka di pukuli. Sayangnya, peristiwa itu tidak terpublikasi awak media

Selanjutnya, Selasa (30/10), Publik dikejutkan atas penemuan dua sosok mayat yang tewas penuh luka bacok diareal kawasan perkebunan. Diketahui korban tewas dibunuh Karyawan PT SAB/KSU AMELIA, bermodus dendam yang diawali cekcok saling klaim kepemilikan buah kelapa sawit.

Dari sekian peristiwa tersebut, melahirkan asumsi publik terkait peran tanggung jawab Dinas Kehutanan Pemprovsu. Publik menilai, kinerja Dishut Pemprovsu sangat bobrok, membiarkan masyarakat memanen buah kelapa sawit diareal yang telah disita, hingga terjadi bentrok berdarah.

Hal itu pun membawa lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut angkat bicara, senada melempar kritik pedas atas kinerja Dishut Pemprovsu yang dianggap tidak becus, Menelantarkan kawasan yang telah disita tanpa penjagaan dan pengawasan.

Walhi menilai, kinerja Dishut Pemprovsu tidak efektif, penyitaan atas penyidik tercermin kurang konsisten. ribuan batang pohon kelapa sawit dikawasan PT SAB/KSU AMELIA subur berdiri.

Walhi merasa kecewa, Dishut Pemprovsu terkesan cuci tangan terkait tewasnya dua aktivis Maraden dan Sanjai. Yakni, rangkaian eksekusi dan pemasangan plang penyitaan di areal perkebunan PT SAB/KSU AMELIA dianggap bukti sajian kepada publik bahwa pihak Dishut Pemprovsu telah bekerja maksimal. Sebaliknya, eksekusi kawasan PT SAB/KSU AMELIA dan pemasangan plang adalah biang penyebab menumbuhkan suatu rangsangan terhadap warga, hingga berdatangan memanen buah kelapa sawit diareal itu.

Baca Juga :  Antusias Solidaritas Pers Riau Kawal Persidangan Pelanggaran KEJ Diduga Dipaksa Alihkan Ke UU ITE

Disita tapi tidak dijaga dan diawasi adalah kesalahan besar, menimbulkan malapetaka bagi warga Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dikhawatirkan akan terjadi korban susulan.

Kendati itu, Perusahaan PT SAB/KSU AMELIA diduga telah mengangkangi UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. UU No.39 Tahun 2014 Tentang perkebunan. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 Ayat 3 menjelaskan, “Setiap orang dilarang untuk merambah kawasan hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Tindakan tersebut dapat dikenai pidana hukuman penjara paling 15 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

Walhi meminta pihak Dishut Pemprovsu tidak bertindak separuh hati terkait melanjutkan upaya langkah hukum dan eksekusi kawasan hutan yang dirambah sindikat koorporasi secara Ilegal, Dishut Pemprovsu harus tegas dan sungguh sungguh.

Secara keras, Walhi mengingatkan pihak Dishut Pemprovsu agar bertanggungjawab jika telah melakukan eksekusi (stampas) terhadap kawasan PT SAB/KSU AMELIA, menjaga, mengawasi, agar tidak menimbulkan korban benturan dilapangan.

Selain itu, Walhi Sumut juga mendesak Dishut Pemprovsu agar secepatnya melakukan revisi surat keputusan Gubernur terkait Tim Terpadu dalam penanggulangan perusak kawasan hutan di Sumatera Utara. Nomor : 188.44/927/KPTS/2014 yang belum berjalan maksimal dalam penegakan hukum dan belum adanya SOP melakukan eksekusi dilapangan sehingga terjadi pembiaran.

Baca Juga :  PC Mulimat NU Labusel Segera Bangun Panti Asuhan

Ditambahkannya, Walhi menduga Kawasan perkebunan di Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu sarang Mafia tanah, ribuan hektar dikelola tanpa memiki izin legal.

Sementara itu, selain kebun PT SAB/KSU AMELIA, terdapat juga perkebunan kelapa sawit atas nama sebutan inisial DN dan SN. Kawasan itu disinyalir memiliki luas ribuan hektar. Aneh nya perkebunan itu mulus beroperasi memanen buah tanpa ada larangan dari pihak Dishut Pemprovsu. Ada apa..? Kuat dugaan Dishut ada komitmen main mata.

Dilansir dari salah seorang ASN Dishut Kph V Aek Kanopan Pemprovsu membeberkan. Molor nya pengawasan dan penjagaan pihak Dishut di lapangan disebabkan tidak ada anggaran.

“Ia bang Saragih, tidak ada anggaran pengawasan. Tidak mungkin kami turun kelapangan merogoh kantong sendiri, coba abang tanya langsung sama pimpinan, mereka lebih mengetahui.

“Soal kenapa Perkebunan DN dan SN beroperasi kembali saya tidak tahu, pimpinan yang tahu bang. tanya langsung ya bang. Tutup Sumber ASN Dinas Kph V Aek Kanopan.

Hingga berita ini siap untuk disajikan kepada publik, perkebunan PT SAB/KSU AMELIA masih terlihat terdampar, tidak ada satu personil POLHUT yang berjaga. hingga sejumlah dugaan mengarah pada pikiran Negatif. Masyarakat berniat melaporkan kinerja Dishut Pemprovsu yang terkesan melakukan pembiaran hingga terjadi nya korban tewas ke Kementerian Kehutanan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) apakah ada Fee Komitmen. (BHS)
Editor : Dhamean.Hs

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses