Sitename

Description your site...

Oktober 29, 2020

BPN Salurkan Sertifikat Gratis 350 Persil Untuk UKM dan 50 Persil Untuk Nelayan di Meranti

BPN Salurkan Sertifikat Gratis 350 Persil Untuk UKM dan 50 Persil Untuk Nelayan di Meranti
TEKS FOTO : Ilustrasi Sertifikat PTSL

loading…


MERANTI-Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah,perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah,sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.

Program sertifikat tanah gratis tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disebut dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bidang yuridis,dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarkat.

Dalam hal itu,BPN Kabupaten Kepulauan Meranti menyalurkan sejumlah 350 persil untuk UKM, dan 50 persil untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui dinas terkait.

Baca Juga :  Menghindari Penyebaran Covid-19, Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Laksanakan Pendisiplinan di Pelabuhan Tanjung Harapan

“Disalurkan 350 persil ke UKM di Meranti,kita koordinasi dengan Disprindag Meranti,”ujar Pri Adhi Joko Purnomo,S.SIT Kepala Bagian Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Meranti saat dikonformasi Media ini,Kamis (30/08/2018).

Sedangkan 50 persil PTSL untuk Nelayan di Meranti,kata Joko,disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Untuk nelayan,kami juga koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti,”jelas Joko menerangkan.

Ketika ditanya bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,Joko berharap,semoga tidak ada terjadi penyimpangan.

Baca Juga :  Bea&Cukai Selatpanjang Musnahkan Hasil Tangkapan 2017-2018 Senilai 900 Juta

“Kami dari BPN tidak kenal siapa saja pelaku UKM di Meranti,makanya kami koordinasi dengan Disprindag Kabupaten Kepulauan Meranti,”terang Joko.

“Nelayan juga demikian,kami juga tidak tau siapa-siapa saja orangnya,kami koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti,”jelas Joko lagi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017,biaya kegiatan penyiapan dokumen,biaya kegiatan pengadaan patok batas,dan pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa,untuk daerah se-Provinsi Riau dibebankan kepada masyarakat hanya sebesar Rp 200 Ribu.

Baca Juga :  Memberi Pemahaman Pilkada Damai, Babinsa Koramil 02 Tebing Tinggi Laksanakan Patroli

Sekedar informasi,berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor : 25/SKB/V/2017,biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta atau penerima program PTSL bidang yuridis tahun 2018,untuk masyarakat Provinsi Riau hanya sebesar Rp 200 Ribu per/persil/sertifikat; Untuk masyarkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hanya sebesar Rp 350 Ribu per/persil/sertifikat; dan Untuk masyarakat Sumatera Utara hanya sebesar Rp 250 Ribu per/persil/sertikat. (red/zai)

loading…


Bagikan berita ini
  • 3
    Shares

Tags: , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses