Sitename

Description your site...

Maret 31, 2020

BPBJ Meranti Beri Edukasi Resiko Hukum Pada Perencanaan Barang & Jasa

BPBJ Meranti Beri Edukasi Resiko Hukum Pada Perencanaan Barang & Jasa

MERANTI, TIRAIPESISIR.COM – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti gelar Bimbingan Teknis Perencanaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum diwilayah pemerintahannya.

Giat yang di langsungkan di Ball Room Grand Meranti Hotel, Selatpanjang itu dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM, Selasa (25/2).

Selain Sekda, peserta bimtek meliputi seluruh Kepala Badan/Dinas, Kabag dan beberapa Camat. Tak tanggung-tanggung, BPBJ Kepulauan Meranti juga mendatangkan Narasumber dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

Baca Juga :  Dua titik api Serang Kebun Warga Desa Lukun

Mengawali pidatonya, Bambang Suprianto menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta dan dan narasumber karena hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dikatakannya, banyaknya regulasi yang mengatur tentang tata laksana dalam pengelenggaraan pengelolaan keuangan yang didalamnya terdapat pengadaan barang jasa pemerintah. Kesemua regulasi tersebut memiliki keterkaitan dan wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara. Khususnya bagi pelaksana pengadaan barang jasa pemerintah.

“Maka dari itu saya minta PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, PJHPP/PPHP dan Pokja Pemilihan bekerja dengan serius demi menghasilkan pengadaan jasa yang value for money,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sekda Meranti Yulian Norwis,Buka Bimtek Memahami Spesifikasi HPS dan Kerugian Negara

Dijelaskannya, salah satu yang sering menjadi kekhawatiran bagi pelaksana adalah proses audit. Dimana proses ini terkadang masih menghasilkan temuan dan berdampak pada proses hukum.

Hal inilah yang perlu disikapi pelaksana pengadaan untuk dapat mengetahui parameter-parameter audit, memahami pola audit serta memahami dampak atau resiko yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan audit tersebut yang menyajikan informasi mengenai hasil penilaian atas kondisi PBJ yang di audit ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil dan akuntabel.

Untuk itu lanjut Bambang, Bimtek tersebut bertujuan agar pelaksana mampu memahami kontruksi dari berbagai peraturan pengadaan barang jasa pemerintah dari sisi auditor maupun APH. Memberikan bekal tentang indikator dalam audit serta memberikan pemahaman hukum.

Baca Juga :  Guru Se-Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Timur Ikuti Sosialisasi 4 Pilar Bersama Anggota DPR RI H. Jon Erizal

“Saya harapkan dari pelaksaan kegiatan ini kita akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu bagi para peserta saya minta pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kegiatan yang ditetapkan ini disepakati dan dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah ditentukan,” pungkasnya. (A04)

 

Editor : Dhamean Hasibuan

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses