Sitename

Description your site...

April 3, 2020

Belum Kantongi STTP, Polisi Minta Unjukrasa Dugaan Nepotisme Gubernur Dibubarkan

Belum Kantongi STTP, Polisi Minta Unjukrasa Dugaan Nepotisme Gubernur Dibubarkan
DIBUBARKAN : Aksi demonstasi dugaan nepotisme Gubernur Riau diminta bubar oleh aparat kepolisian karena belum ada STTP, Senin (13/1).

PEKANBARU, TIRAIPESISIR.COM — Aksi unjukrasa dugaan nepotisme Gubernur Riau Syamsuar dalam pengangkatan pejabat eselon IV dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat dibubarkan aparat Polresta Pekanbaru.

Pasalnya, aksi unjukrasa dari Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) belum mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian.

Ini dibenarkan Kasubag Humas Polresta Pekanbaru Iptu Budhia Nanda dalam pesan grup WhatsApp (WA). Saat dikonfirmasi wartawan, Budhi, panggilan akrab pejabat yang akrab dengan insan pers ini menjawab singkat; ”Unjukrasa membubarkan karena izin STTP belum ada dari Intel Polresta…”

Baca Juga :  Telah Memakan Satu Korban Jiwa, Warga Mulai Buru Beruang Liar

Di tempat terpisah, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Jipikor Zulkarnain Lubis menjelaskan, kelompoknya mengakhiri aksi bukan karena belum memiliki STTP. Karena sesuai Perkapolri nomor 7 tahun 2002 ditegaskan ”sebelum melakukan aksi demo, perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kesatuan Polri sesuai tingkat kewenangannya”.

”Jadi sifatnya hanya pemberitahuan saja, bukan izin. Karena kepolisian tidak berhak menolak aksi unjukrasa, kecuali bertentangan dengan unjukrasa. Lagipula kami sudah mengurus STTP, tapi ditolak. Alasannya, pada hari Senin, 13 Januari ini jadwalnya padat,” tukasnya.

Baca Juga :  Garuda Membatalkan Larangan Foto Di Tengah Kegemparan Online

Namun alasan massa Jipikor mempersingkat aksinya bukan karena secarik kertas STTP tadi, melainkan, ketika aksi mereka berlangsung ada potensi gesekan dari kelompok lain, yang siaga tidak jauh dari mereka menggelar aksi demonstasi damai tersebut.

”Setelah menyampaikan orasi, kami pun membubarkan diri,” ucapnya.

Adapun yang menjadi tuntutan dari massa aksi ini, mendesak Gubernur RIau Syamsuar untuk membatalkan SK Pengangkatan sejumlah pejabat eselon IV dan III yang beraroma nepotisme. Investigasi Jipikor menemukan menantu dan ajudan Gubernur Syamsuar, yakni Tika Rahmi Syafitri dan Raja Jehan Saputra ikut dilantik.

Baca Juga :  Wabup Meranti,H.Said Hasyim : Dinas PMD Masih Lemah Dalam Membuat Aturan

Tak berhenti disitu, Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya juga diduga ”menempatkan” istrinya, Fariza, abangndanya Prasurya Darma, adiknya Dedi Herman serta ajudannya Rigo mendapatkan kursi dalam pelantikan tersebut. Wah! (Denny)

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
Tags: , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses