Sitename

Description your site...

September 25, 2020

BARA-JP Nilai Pembayaran Tol Salah Sasaran

BARA-JP Nilai Pembayaran  Tol Salah Sasaran

loading…


PEKANBARU,TIRAIPESISIR.COM-Masyarakat yang tergabung pada persukuan Ninik Mamak, Batin Solapan Desa Sibangar dan Desa Harapan Baru, Kecamatan Batin Solapan, Bengkalis merasa dikelabui terkait pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai pada seksi atau jalur III-IV Duri-Dumai.

“Akibat pembangunan jalan tol melewati kampung dan lahan persukuan adat Suku Sakai, namun bukan berarti warga di Batin persukuan itu anti terhadap pembangunan,” ungkap Ir Ganda Mora MSi dari Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARAJP), Selasa (3/3/2020)

Datuk Puyan, salah seorang Datuk Ninik Mamak Batin Solapan menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalan tol persis di lahan persukuan. Memang belum dihuni rumah penduduk persukuan, hanya ditumbuhi sawit milik PT Murini Wod Indah Industri , “sawit milik perusahaan itu menggunakan lahan kami tak ada memberi ganti rugi selama lebih dari 15 tahun, bahkan tak juga mengikutkan kami sebagai anggota pola KKPA/mitera,” kata dia.

Baca Juga :  Ir.Ganda Mora Ketum Lembaga IPSPK3-RI Bersama Tokoh Pemuka Suku Batak Riau Akan Laporkan Sepupu Bupati Bengkalis ke Polda Riau

Menurutnya, pembangunan tol melalui lahan Ninik Mamak yang kini lahan tersebut sudah ditumbuhi kebun sawit minta pembebasan lahan diberikan pada pemilik ulayat. “Rata-rata lahan yang dibangun jalan tol tersebut merupakan tanah milik bersama atau kaum persukuan yang tidak dapat dijual atas persetujuan satu kepala keluarga. Luasnya ada 150 hektar yang dilalui pembangunan Tol masuk pada HGU perusahaan (PT Murini Wood Industri),” ujarnya memperkirakan lahan itu beromset Rp100 miliar.

Pernyataan Datuk Muyan ditekankan kembali oleh Ganda Mora yang mengaku diberi kuasa dalam persoalan ini, bahwa pihak perencana pembangunan telah melakukan pematokan rencana rute pembangunan tanpa sepengetahuan warga. Jalan tol yang melewati lahan ninik mamak mengakibatkan semakin tak jelasnya harta benda milik mereka.

Baca Juga :  Belum Kantongi STTP, Polisi Minta Unjukrasa Dugaan Nepotisme Gubernur Dibubarkan

Setelah divalidasi pihak BPN Bengkalis menetapkan pembayaran malah diberikan pada PT Murini Wood Indah Industri yang melintasi milik perusahaan diperkirakan memiliki luasan lahan HGU 7.865 hektar. “Kita menyayangkan Eva selaku juru bayar PUBBJN Wilayah Riau mengaku sudah melakukan pembayaran pembebasan lahan perusahaan, tanpa menyebutkan besaran anggarannya,” sebut Ganda.

Menurut Ganda, lahan negara itu tak layak dibayarkan pada perusahaan, mestinya dibayarkan pada negara/masyarakat bersangkutan. Apa dasar pembayaran diberikan pada perusahaan yang berdalih hasil dari validasi pihak PU BPJN itu, tanya Ganda. Dia berharap pembangunan jalan tol yang masuk pada lahan persukuan Ninik Mamak dapat dicari solusinya, jika tetap dibiarkan persoalan berlaurt-larut, akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat, ujarnya.(B015/09)

Baca Juga :  Polda Riau Tangkap 5 Pelaku Jaringan Illegal Taping Antar Provinsi, Rugikan Negara 2,4 Miliar Rupiah

Editor : Agus Salim.Hs

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses