Sitename

Description your site...

Oktober 26, 2020

Bagian Kominfo Dishub dan Infokom Meranti Gelar Pelatihan KIP dan Workshop SOP

Bagian Kominfo Dishub dan Infokom Meranti Gelar Pelatihan KIP dan Workshop SOP
Kabag Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti,Syaiful Ikram,S.Ag,Rabu (28/3/2018).

loading…


MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Pemkab Kepulauan Meranti melalui Bagian Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Deputi Fitra Riau menggelar Pelatihan Uji Konsekuensi Informasi Publik (KIP) dan Workshop SOP,DIP,PPIP di Gedung Orange Kantor Bupati Meranti Jalan Dorak Selatpanjang,Rabu (28/3/2018).

Kegiatan pelatihan ini diikuti 50 peserta dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),dan terlihat hadir Kabag Perbatasan,Elfialdi.,Kadis Kesehatan,Irwan Suandi,dan Deputi Fitra Riau,Triono Hadi.

Kabag Kominfo,Syaiful Ikram,S.Ag dalam sambutannya mengharapkan,semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta,dan dapat diterapkan di OPD masing-masing.

Baca Juga :  Kadinkes Bantah isu Beredar di Medsos Soal Satu Warga Meranti Diduga Positif Corona

“Keterbukaan Informasi Publik yang dapat disampaikan kepada masyarakat yang sifatnya terbuka,dan dapat diakses oleh siapa saja yang menginginkannya,dan ada juga informasi yang bersifat tertutup seperti rahasia Negara,”ujar Syaiful Ikram.

Acara ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan,Ir.Anwar Zainal,dan menyampaikan,bahwa Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang sebagai perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi,merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informai publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis,yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Baca Juga :  Cegah Karhutla, Babinsa Koramil 02 Tebing Tinggi Laksanakan Patroli Rutin dan Sosialisasi di Desa Binaan

Undang-undang ini telah memberikan Landasan Hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi Publik secara cepat,tepat waktu,biaya ringan dan cara sederhana. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

“Dalam melaksakan Pelayanan Informasi,kita harus mempedomani 6 Azas yaitu,Transparansi, Akuntabilitas,Kondisional,Partisipatif,Kesamaan Hak,dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban,” papar Anwar Zainal.

Baca Juga :  H Asmar Mendaftar Ke DPD Partai Golkar

Kepada peserta,ia berpesan,.”Pelatihan Konsekuensi Informasi Publik dan Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) agar dapat diikuti dengan baik dan seksama,semoga bermanfaat dan membuka wawasan semua peserta,sehingga dapat diterapkan di lingkungan kerjanya masing-masing,”tutup Anwar Zainal. (daru waskito)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses