Sitename

Description your site...

Mei 27, 2020

Akibat Lambatnya Verifikasi Dari Kecamatan,Desa Sesap Belum Gunakan DDS APBN TA 2017

Akibat Lambatnya Verifikasi Dari Kecamatan,Desa Sesap Belum Gunakan DDS APBN TA 2017

Akibat Lambatnya Verifikasi Dari Kecamatan,Desa Sesap Belum Gunakan DDS APBN TA 2017

Kamis,13 Juli 2017

Liputan Berita : Tim Tedaksi

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD ) yang dikucurkan pemerintah pusat melalui dana APBN Tahun Anggaran (TA) 2017) ke rekning Pemkab Meranti dan dipindah bukukan ke rekening desa sebesar 60 persen dari Rp 798.661.000 disinyalir hingga kini belum dilaksanakan penggunaannya di Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasalnya,disebabkan lambatnya verifikasi dari pihak kecamatan sehingga sejumlah dana untuk pembangunan desa tersebut mengendap di rekening desa. Ironisnya,pihak pemerintah desa sesap kelihatan semacam tidak punya keinginan agar dana pembangunan desa itu secepatnya direalisasikan,sehingga masyarakat desa dapat menikmati pembangunan dari program pemerintah pusat itu.

Baca Juga :  Lemahnya Perhatian Pemkab Meranti,Penyaluran Dana UED-SP 2015-2016 Menjadi Amburadul

Pantauan tim monitoring Independen Koalusi LSM dan PERS Kabubaten Kepulauan Meranti di Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti,penggunaan dana DDS 2017 belum dilaksanakan baik fisik maupun pemberdayaan. Bahkan, prioritas penggunaan Dana Desa itu tidak dipublikasikan kepada masyarakat desa di ruang publik sesuai ketentuan pada pasal 4 Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2017. Hal itu dipaparkan Ketua Tim Monitoring Independen Koalisi LSM dan PERS Kabubaten Kepulauan Meranti,Zainuddin,Hs.S.Ag kepada wartawan saat melakukan jumpa pers terkait pelaksanaan penggunaan dana DDS tahun 2017 di desa sesap itu. “Ironis sekali hingga kini pelaksanaan dana DDS di desa itu belum dikerjakan,malah publikasi untuk masyarakat desa juga tidak dibuat. Hal itu akan kita laporkan dulu ke pihak kecamatan selaku pengawas pelaksanaan penggunaan dana tersebut,sebab sebagaimana ketentuan pada Peraturan Bupati Meranti Nomor 4 Tahun 2017 yang dituangkan dalam Pedum dan Juknis pelaksanaan dana DDS itu dijelaskan bahwa,penyampaian laporan realisasi penggunaan tahap I paling lambat minggu keempat Bulan Juli 2017,dan bila dalam bulan ini (Juli, Red ) belum dilaksanakan,dikhawatirkan pelaksanaannya akan tidak tepat waktu,dan bisa saja terjadi SPj fiktif,”papar Zainuddin menjelaskan.

Baca Juga :  PT Uniseraya Buka Lahan Dengan Cara Membakar

 

Masalah itu kata Zainuddin,segera kita laporkan ke pihak Kecamatan dan Dinas PMD selaku dinas teknis dalam pelaksanaannya. “Besok kita akan melaporkan masalah itu ke pihak Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti,”tandas Zainuddin sembari menutup jumpa persnya dengan awak media yang tergabung di PWRI-B Kabupaten Kepulauan Meranti.***

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses