Sitename

Description your site...

September 21, 2020

Akibat Kelalaian Dinas Terkait Rp 64 Miliar APBD Meranti 2020 Bayar Hutang DAK Fisik APBN 2016, DPRD Setujui

Akibat Kelalaian Dinas Terkait Rp 64 Miliar APBD Meranti 2020 Bayar Hutang DAK Fisik APBN 2016, DPRD Setujui
Perpers Nomor 123 tahun 2016 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018. Foto : Red/TIRAIPESISIR.com
Posted by:

Oleh : Zainuddin,Hs,S.Ag/Pimpinan Umum Media Siber TIRAIPESISIR.com

MERANTI-Akibat dari kelalaian salah satu dinas terkait tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti berdampak musibah terhadap ABPD Meranti tahun anggaran 2020 sebesar Rp 64 Miliar. Betapa tidak, sedikitnya hampir Rp 64 Miliar hutang DAK Fisik APBN 2016 dibayar dengan APBD Meranti tahun anggaran 2020. Anehnya, ada apa, kok tahun tahun 2020 ini baru dibayar, kenapa APBD tahun 2020 yang dikorbankan, kenapa tidak tahun-tahun sebelumnya.

Semestinya pada tahun 2017 dinas terkait sudah mengajukan pembayaran sejumlah proyek DAK Fisik (APBN 2016,Red) senilai lebih kurang Rp 100 Miliar itu ke Kementerian Keuangan, kenapa tidak diajukan dinas terkait, ada apa, dan apa masalahnya, dan itu merupakan kelalaian yang disengaja oleh dinas terkait. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 82, Ayat 1 telah menjatuhkan Sanksi adminstratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP/yang lalai melakukan sautu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kepala dinas yang sekarang ini yang mengajukan pembayarannya, sementara pada tahun 2016 bukan dia kepala dinasnya, ada apa, dan pembayaran itu dilakukan tidak semua proyek DAK Fisik tahun 2016 tersebut.

Baca Juga :  Prananda Usai Penutupan Kongres V PDIP : Kita Solid Bergerak

Penulis mencoba mempertanyakan hal itu kepada dinas terkait melalui sekretarisnya mengakui hal itu. “Ia itu benar, kita akan lakukan pembayarannya secara hukum perdata,” katanya.

Sekedar informasi mari kita tinjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Hal ini untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik, menurut Perpres ini, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Perpres ini, dalam rangka penganggaran DAK FIsik, Kepala Daerah menganggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau APBD Perubahan. Bidang/ subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Baca Juga :  Dijanjikan 2 Bulan Akan Masuk Listrik,Hingga Dua Tahun Belum Juga Terealisasi

“Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diterima setelah Ketentuan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan, maka penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 4 ayat (3,4) Perpres ini.

Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) teknis berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat : a. Rincian dan lokasi kegiatan; b. target output kegiatan; c. prioritas lokasi kegiatan; d. rincian pendanaan kegiatan; e. metode pelaksanaan kegiatan; dan f. kegiatan penunjang.

“Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lembaga, dan selanjutnya ditetapkan oleh SKPD menjadi rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan,” bunyi Pasal 5 ayat (3,4) Perpres ini.

Baca Juga :  Rp 63 Miliar DAK dan DR Pada ABPD Meranti 2016 Raib, Digunakan Untuk Kegiatan Lain

Selanjutnya, berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud, SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres ini, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/APBD-P; b. rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; dan c. dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan Kepala Daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.

“Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik,” bunyi Pasal 7 ayat (3) Perpres ini. ***

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses