Sitename

Description your site...

Agustus 10, 2020

Ada Virus Corona, Presiden Jokowi Minta APBN dan APBD Dirombak.

Ada Virus Corona, Presiden Jokowi Minta APBN dan APBD Dirombak.
Presiden Joko Widodo. (Foto : Okezone.com/Setkab)

JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Presiden Joko Widodo memutuskan APBN dan APBD digunakan untuk mendukung Kegiatan Gugus Tugas penanganan Covid-19, untuk menekan penyebaran virus Corona atau covid-19. Hal tersebut tertuang di Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Mengutip Setkab, menurut Keppres ini, Pendanaan yang diperlukan untuk Kegiatan Gugus Tugas Covid-19 dibebankan kepada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto : Okezone.com/Setkab

Adapun APBN yang dimaksud meliputi, anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L. Serta, anggaran cadangan belanja pemerintah.

Sementara itu, untuk APBD, meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dan revisi anggaran, belanja tidak terduga, dan pemanfaatan dana kas daerah. Adapun pemanfaatan dana kas daerah terdiri atas dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang meminta Kementerian / Lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan.

Menyikapai Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, instruksi presiden ditunjukan kepada menteri/pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan adanya Inpres diminta mengutamakana penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid 19 dengan mengacu pada protokol penanganan Covid 19 di Kementerian/Lembaga/Pemda dan rencana operasional yg ditetapkan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19.

Baca Juga :  Irjen Pol (Purn) Dr,Drs.H.Anton Charliyan : Pelaku Penusukan Wiranto,Bukti Bahwa Radikalisme Jelas Nyata

“Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L melalui mekanisme revisi anggaran kepada Menkeu sesuai dengan kewenangan,” ujarnya, dikutip dari Instagram Sri Mulyani, Minggu (22/3/2020).

Dengan hadirnya Inpres tersebut, diharapkan juga dapat mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid 19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, PP Penanggulangan Bencana, PP Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, dan Perpres Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.

Kemudian, melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid 19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP. Selain itu, melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid 19, sesuai dengan standar yg ditetapkan Kemkes.

Presiden Jokowi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan Inpres tersebut, Kepala Negara meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan. Demikian dikutip dalam keterangan Kemenkeu, Minggu (22/3/2020).

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020 silam telah menyebut langkah refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya yang ditempuh Pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu).

Kemudian, Inpres ini juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas dan mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Baca Juga :  Proyek Pemukiman Nelayan Diduga Dikorupsi,Relawan DMJ Bentangkan Spanduk Terpanjang di Kementerian PUPR

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran pada belanja barang di mana perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri yang ditangguhkan bisa direalokasi untuk penanganan virus corona. Begitu juga pada event atau work shop yang dibatalkan, semua bisa direalokasi untuk tangani Covid.
APBN 2020 Hadapi Situasi Darurat, Menkeu Akan Konsultasi dengan BPK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 di situasi yang darurat ini. Di mana, dirinya akan mengubah langkah-langkah Kementerian/Lembaga dan daerah agar tidak menjadi temuan audit.

“Tentunya kita tetap menjaga tata kelola, kita tetap tidak akan mengharap tidak terjadi korupsi, penyelewengan tapi semua bekerja fokus untuk benar-benar menangani masalah pandemi ini dan melindungi masyarakat, serta dunia usaha,” kata Menkeu mengutip setkab, Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Lebih lanjut, Menkeu juga menegaskan sudah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta BPK, bahwa saat ini sedang menghadapi situasi yang seharusnya mulai melakukan audit untuk anggaran 2019, tapi karena situasi Covid-19 secara langsung akan sangat terpengaruh.

Sampai hari ini, Menkeu menjelaskan bersama-sama Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK terus melakukan pemantauan, baik dari kebutuhan likuiditas, kebutuhan sisi foreign exchange, pergerakan surat utang, korporasi, dan kemungkinan terjadinya dampak NPL yang meningkat.

“Ini semuanya sedang kita terus pantau dengan protokol yang sama terjadi di tahun 2008-2009,” tandas Menkeu.

Bersama BI dan OJK, Menkeu menyampaikan tentu harus memodifikasi berdasarkan situasi terkini, dampaknya kepada sistem keuangan yang rembesannya atau masukan dari dampak Korona itu kepada sektor keuangan melalui suku bunga, nilai tukar, pinjaman yang mungkin akan mengalami kemacetan, maupun dari berbagai sentimen psikologis akan dimasukkan dalam protokol yang sedang ditingkatkan.

Baca Juga :  Nadiem Makarim : 50 Persen Dana BOS untuk Guru Honorer, Ini Syaratnya

Ada Virus Corona, Presiden Jokowi Minta APBN dan APBD Dirombak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan melakukan perombakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden Jokwoi sudah menyampaikan dan memerintahkan untuk dilakukan refocusing dan realokasi di belanja APBN dan juga belanja di Pemda APBD-APBD di daerah-daerah.

“Saya sudah minta untuk fokus di tiga hal saja, yaitu yang pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety nett ini bansos-bansos,” ujarnya dilansir dari laman Setkab, Jumat (20/3/2020).

Ketiga, lanjut Presiden, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga bisa tetap berproduksi dan terhindar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global dari Virus Korona (Covid-19) melalui daringdari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta hari ini.

Menurutnya, penyebaran pandemi global Covid-19 bukan hanya berisiko bagi kesehatan masyarakat, sambung Presiden, implikasinya besar juga pada perekonomian dunia, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5% atau mungkin lebih dari itu.

“Pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula diproyeksikan 5 sampai 5,4% juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab,” ujar Presiden. (Red)
Editor : Zai
Sumber : Okezone.Com

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses