Sitename

Description your site...

Oktober 23, 2020

Ada intervensi : Perundingan Bipartit PT.NSP di Kantor DPMPTSPTK Meranti Dipertanyakan?

Ada intervensi : Perundingan Bipartit PT.NSP di Kantor DPMPTSPTK Meranti Dipertanyakan?
Risalah Perundingan Bipartit PT.NSP dengan PUK FSP TRMM-SPSI,tertanggal 14 Agustus 2018,bertempat di Kantor DPMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti. (Foto : red/tiraipesisir.com)

loading…


SELATPANJANG-Merujuk pada peraturan perundang-undangan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,merupakan payung hukum dalam penyelesaian permasalahan perselisihan tenaga kerja di perusahaan tempat pekerja/buruh diperkerjakan.

Pada bagian keempat,Lembaga Kerjasama Bipartit,pasal 106,ayat (1) menjelaskan,setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit; Ayat (2) lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi,dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan; Ayat (3) Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan; Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksd dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam keputusan menteri.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertemuan bipartit ini,yakni :
Pertemuan ini hanya antara pihak yang berselisih saja,hindari adanya intervensi dari pihak lain. Bahkan,jika diwakili oleh serikat pekerjapun,pastikan karyawan tersebut adalah anggota serikat dan ada surat kuasanya.

Jangka waktu pertemuan Bipartit ini adalah maksimal 30 hari. Jadi,selama 30 hari itu harus ada keputusan,sepakat atau tidak.

Minimal bipartit dilakukan 1 kali. Dan Bipartit ini harus dilakukan sebelum naik ke level Tripartit.

Pastikan ada risalah Bipartit dan ditandatangi oleh semua pihak terkait. Jika ada yang tidak mau menandatangani,tambahan catatan pada akhir risalah.

Output dari Bipartit ini,jika sepakat,adalah Perjanjian Bersama. Pastikan,dalam Perjanjian Bersama ini memuat secara detail hal-hal yang disepakati,dan lakukan pencatatan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial.

Pantauan Media ini,Selasa (14/08/2018) lalu,terkait adanya permasalahan perselisihan tenaga kerja antara 14 orang pekerja dengan perusahaan PT.National Sago Prima (PT.NSP) Selatpanjang tentang mutasi kerja,telah melangkah ke pertemuan bipartit.

Namun disinyalir ada kejanggalan,pertemuan bipartit itu dilakukan di Kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,bukan di kantor perusahaan PT.NSP dimana tempat 14 pekerja itu dipekerjakan. Selain itu,dalam pertemuan bipartit itu terkesan ada intervensi dari pihak Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,sehingga ada beberapa hal dan item yang ingin disampaikan dari pihak sarikat pekerja PUK FSP RTMM-SPSI PT.NSP dan perwakilan pekerja pada pertemuan bipartit itu tidak dapat disampaikan,karena dibatasi dari pihak ketiga yakni,Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti.

Baca Juga :  Desa Tanjung Bakau Juarai MTQ Kecamatan Tiga kali Berturut-turut

“Dalam pertemuan bipartit di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti itu,ada beberapa usulan yang tidak dapat kita sampaikan dalam pertemuan itu,karena item usulan dibatasi oleh pihak Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,sehingga pertemuan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,”ujar Lerenof Nainggolan,Ketua PUK FSP RTMM-SPSI PT.NSP kepada Media ini,Sabtu (18/08/2018) di Selatpanjang.

Pertanyaannya,kenapa perundingan bipartit itu dilakukan di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,dan kenapa ada intervensi dari Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti oleh Syamsuddin selaku Plh.DPMPTSPTK yang ikut serta dalam perundingan bipartit anatara sarikat pekerja dan pihak perwakilan pekerja dengan perusahaan PT.NSP itu.

Diduga,hal itu sudah diatur antara Syamsuddin selaku Plh.PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti dengan pihak management PT.NSP,agar usulan-usulan dari pihak sarikat pekerja dan perwakilan pekerja dibatasi pada perundingan bipartit di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti itu. Tujuannya,agar mutasi terhadap 14 orang pekerja tetap dilakukan, meski dalam pelaksanaannya telah membunuh hak normatif pekerja di perusahaan PT.NSP. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja,sementara perusahaan tidak pernah menyadari bahwa,pekerja/buruh itu adalah aset perusahaan yang dilindungi aturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hadir dalam perundingan bipartit tersebut,Dedi Sunardi,Setio Budi Utomo,dan Agusman,dari pihak PT.National Sago Prima,sedangkan dari pihak pekerja,Lerenof Nainggolan,Agu,Ahe,dan Mudakir,sementara dari Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,Syamsuddin, Plh.PMPTSPTK,Sarifuddin Kai,Kabid Tenaga Kerja,dan Siska Prima Sari,Kasi II Penta.

Baca Juga :  Uji Coba Angkutan Penyeberangan Lintas RoRo Alai Insit-Mengkapan Buton Sudah Efektif

Secara prinsip,masyarakat harus tau hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kita tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan sudah diberlakukan. Namun,yang menjadi perhatian kita adalah,agar pengusaha dapat mendapatkan edukasi dan advokasi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku dan bagaimana mematuhinya.

Perlu dipahami,dalam hubungan industrial,aspek formal (prosedur) harus diperhatikan,tidak hanya aspek materiil (substansi) saja. Agar tidak salah melangkah ketika menghadapi perselisihan hubungan kerja dengan karyawan,kita uraikan tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI).

Perundingan Bipartit,Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Bila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI setempat. Namun,apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat,maka para pihak yang berselisih harus melalui prosedur penyelesaian Perundingan Tripartit.

Perundingan Tripartit,Perundingan antara pekerja,pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI diantara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi,konsiliasi dan arbitrase.

Mediasi,Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak Disnaker,yang antara lain mengenai perselisihan hak,kepentingan,PHK dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam mediasi,bilamana para pihak sepakat maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan di PHI.

Namun bilamana tidak ditemukan kata sepakat,maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima,kemudian para pihak mendaftarkan anjuran tersebut ke PHI. Di sisi lain,apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang lain melalui PHI.

Konsiliasi,Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator (yang dalam ketentuan UU PHI adalah pegawai perantara swasta bukan dari Disnaker sebagaimana mediasi) yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator,Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak,agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran.

Baca Juga :  Ketua Pembina PWRI-B Meranti,Zainuddin,HS,S.Ag : Sekda Meranti,H.Yulian Norwis Diminta Copot Jabatan Syaiful Ikram Dari PPID Setdakab Meranti

Arbitrase,Penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih,dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pengadilan Hubungan Industrial,Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator,dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain,mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial,termasuk perselisihan PHK,serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang dilanggar.

Problem Ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih terkait dengan sempitnya peluang kerja,tingginya angka pengangguran,rendahnya SDM tenaga kerja,upah murah dan jaminan sosial yang seadanya. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan,penghinaan,intimidasi,dan lain-lain. Akhirnya banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan inipun menyisakan masalah dengan kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap para tenaga kerja Indonesia tersebut.

Indonesia sebagai negara bercita-cita ingin mensejahterakan rakyatnya seperti yang terkandung dan menjadi amanat dalam Pancasila dan UUD 1945,walaupun dalam prakteknya belum bisa mewujudkan amanat ini terutama terkait dengan permasalahan yng dialami oleh kaum pekerja/buruh. Akar permasalahan yang terjadi pada pekerja/buruh masih terletak pada persoalan-persoalan hubungan dan kesepakatan antara pengusaha dan pemerintah yang akhirnya berimbas kepada pekerja/buruh dan masyarakat sebagai konsumen. Kasus gratifikasi dan korupsi yang melibatkan pengusaha dan pemerintah akhirnya mengakibatkan kelalaian dalam pengawasan dan penetapan keputusan yang pada akhirnya merugikan kaum pekerja/buruh. (red/zai)

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses