Sitename

Description your site...

Oktober 31, 2020

A.Rahim Atan,Pemilik APMS PT.INTI BINA SEJAHTERA Laporkan “Syamsuar Ramri”Kadisperindagkop Meranti ke Ombudsman…!!!

A.Rahim Atan,Pemilik APMS PT.INTI BINA SEJAHTERA Laporkan “Syamsuar Ramri”Kadisperindagkop Meranti ke Ombudsman…!!!

loading…


Kadisperindagkop Kabupaten Kepulauan Meranti ,Syamsuar Ramli Layak Dipenjarakan…!!!

SELATPANJANG – Pemilik APMS PT Inti Bina Sejahtera yang beralamat di jalan ahmad yani no 125 kota selatpanjang,yang berdomisili diwilayah kecamatan rangsang barat secara resmi melaporkan kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kepulauan Meranti, Syamsuar Ramli ke Ombudsman karena dianggap mempersulit dan menghambat izin usaha APMS miliknya.

Rahim Atan selaku pemilik APMS Inti Bina Sejahtera rabu(16/11) bertempat di kantor penanaman modal dan perizinan kabupaten kepulauan meranti.Secara resmi menyerahkan berkas aduan ke lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public yaitu tim Ombudsement RI.

A Rahim Atan.menceritakan bahwa dirinya sudah sejak tahun 2011 silam melakukan pengurusan izin atau meminta rekomondasi APMS miliknya ke disperindagkop dan UKM meranti, namun sampai saat ini Kadisperindag enggan mengeluarkan surat rekomendasi izin APMS miliknya dengan berbagai alasan yang sifatnya mempersulit. “Dia (Syamsuar, red) Kadisperindagkop dan UKM terus menolak mengeluarkan surat rekomendasi ke BPMPPT sebagai syarat pengajuan izin APMS dengan berbagai alasan yang menghambat terbitnya izin usaha kami.parahnya mereka tidak mau menjelaskan secara tertulis apa alasan mereka menolak permohonan rekomondasi yang kita ajukan.

Baca Juga :  Pemda Meranti Hadiri Pergelaran MTQ Kecamatan 3T

Setelah berlanjan lebih kurang lima tahun lebih,Seiring terbitnya izin prinsip yang di keluarkan oleh bupati kepulauan meranti,Saya kembali mengajukan rekomondasi ke dinas tersebut ,Dan baru kali ini diberi jawaban namun bukan rekomondasi.Melainkan surat jawaban atau alasan yang berbelit belit karena tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Ternyata penolakan yang dilakukan,didasari oleh alasan yang tidak masuk akal,dimana untuk mendapatkan rekomondasi dari dinas yang dipimpinya saya harus melampirkan rekomondasi dari Pertamina,Hanya saja setelah kita konfirmasikan ke pertamina pekan baru.Mereka mengatakan surat tersebut tidak perlu dilampirkan.atau tidak perlu ada persetujuan dari pertamina.Disperindag cukup mengluarkan rekomondasi yang ditujukan kepeda badan perizinan dan investasi kepulauan meranti.

Disamping itu alasan lain yang di buat-buat soal nomor surat izin prinsif dari bupati yang katanya sudah kadaluarsa,dan harus di perbaiki,Sesuai aturan saya sudah melakukan perbaikan dengan meminta paraf pejabat terkait penerbit surat izin prinsif.lagi lagi perubahan itu tidak diakui oleh Syamsuar.

Yang mengherankan lagi,kadisperindag meranti ini sepertinya lebih hebat dari pada bupati kepulauan meranti,Bayangkan surat disposisi bupati sampai berulang kali yang diberikan.Sama sekali tidak berlaku dibuatnya.

Baca Juga :  Polres Siak Sosialisasi Kesekolah Tentang Bahaya Narkoba

Diakuinya,Persoalan ini sebenarnya sudah ia konsultasikan ke hampir seluruh pejabat dimeranti yang berkaitan dengan perizinan dan usahanya,dan terakhir melaporkan kasus ini kepihak tim ombudsemen RI.

Jujur saja,Sebenarnya antara saya dengan Syamsuar ada masalah pribadi,dan pemicunya adalah masalah usaha yang saya tekuni kerap di ganggu dan dipersulit dalam hal urusan administrasi,bahkan persoalan ini sudah pernah beberapa kali kita hearingkan dengan DPRD Meranti tapi hasilnya tidak membuat jera si Syamsuar.

Seharusnya.seorang pejabat yang tugasnya melayani masyarakat harus propesional jangan mencampur adukan dengan masalah pribadi, kalau kayak gini bagaimana pengusaha mau berinvestasi dimeranti.

“Saya tidak mengerti apa maksudnya. sehingga dia terus mengulur waktu penerbitanan rekomondasi yang kita ajukan dengan tidak mengeluarkan surat rekomendasi pendirian APMS, ,saya minta kebupati agar pejabat seperti ini tidak usah dipakai lagi lah,Meranti ini mau membangun.Kalau ada masalah pribadi jangan dikaitkan dengan masalah ini seharusnya dia harus bekerja profesional,” kata Rahim lagi.

Atas sikapnya yang menghambat surat rekomondasi izin usaha kami,Dalam lima tahun terakhir kami mengalami kerugikan sekitar Rp 6,5 milyar dengan rincian,Kerugian investasi tetap berupa kapal,pontoon dan gudang di perhitungkan Rp 500 juta lebih.Dan kerugian tidak bisa beroperasi sejak dikeluarkanya surat penghentian kegiatan APMS oleh kadisperindag kepulauan meranti tahun 2011 lalu,kami mengalami kerugian Rp 100 juta perbulan di perhitungkan alokasi 200 KL perbulan.jadi total kerugian selama lima tahun Rp 6 M. “Selain melaporkan ke tim ombudsemen RI,Kami melalui pengacara juga sedang menyiapkan berkas tuntutan kepengadilan Tata Usana Negara(PTUN) dengan menggugat Kadisperindag dengan tuntutan kerugian Rp6,5 miliar.APMS PT Inti Bina Sejahtera rencananya akan beroperasi di Kecamatan Rangsang Barat Rangsang Pesisir dan pulau merbau yang sampai saat ini wilayah tersebut belum memiliki agen premium minyak solar (APMS).

Baca Juga :  APBD Meranti 2017 Disahkan Rp 1,17 Triliun

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kepulauan Meranti, Hendra Putra saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan bahwa untuk pengurusan perizinan PT Inti Bina Sejahtera tidak ada masalah.Karena sudah memenuhi persayaratan dan izin prinsip dari bupati kepulauan meranti.Hanya saja saat ini terkendala persyaratan belum diterbitkan rekomondasi dari dinas(Disperindagkop&UKM)Meranti. Sementara itu kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kepulauan Meranti,Syamsuar Ramli belum bisa dihubungi terkait hal ini,padahal selulernya dalam keadaan aktif. (Dhame/Red)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi/Pengjab : Zainuddin,Hs,S.Ag

 

 

 

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses