Sitename

Description your site...

Oktober 30, 2020

75 Persen Kepala SKPD Pulau Morotai Diduga Curi Pagu Anggaran

75 Persen Kepala SKPD Pulau Morotai Diduga Curi Pagu Anggaran

loading…


75 Persen Kepala SKPD Pulau Morotai Diduga Curi Pagu Anggaran. Foto : Roger

Daruba/Pulau Morotai Maluku Utara,TIRAIPESISIR.COM – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinasi Maluku Utara menemukan 75 persen Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Kabupaten Pulau Morotai disuga Mencuri Pagu Anggaran yang melekat di Dinas hingga Miliaran Rupiah.Pasalnya,dari hasil audit BPK,dugaan Pencurian ini terjadi sejak tahun 2010 Hingga tahun 2017 ini.

“Dari hasil Audit BPK Provinsi Maluku Utara menemukan penyalahgunaan anggaran Negara di Kapupaten Pulau Morotai masuk dalam rengking Pertama dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara,” sebut Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai Hamka Gorahe meniru Penyampaian BKP Provinsi Maluku Utara di Jayapura,kepada Wartawan Via Phone,Minggu( 5/11/2017).

Baca Juga :  Akhirul Arifin Pengusaha Tidak Ada Etika : Terkait PHK Sepihak,Wartawan Diusir Terkait Konfirmasi PHK Sepihak

Menurutnya,Kepala SKPD yang ikut terlibat akan diproses secara hukum. Salah Satu Kerugian Negara yang merugikan negara Melekat di Dinas Kesehatan sebesar Rp 5 Miliar lebih.

“Kami akan membongkar semuanya, tanpa pandang bulu. Boleh saja kepala Inspektorat yang lalu dalam tanda kutip, atau ada dugaan Kongkalikong antara kepala Inspektorat dengan Kepala Dinas. Namun kali ini tidak akan terjadi proses kongkalikong karena jabatan saya akan jadi taruhannya,”ungkap Mantan PLT Bupati Pulau Morotai ini dengan Tegas

Baca Juga :  Mahasiswa Jepang Lakukan Penelitian Kebudayaan Suku Laut di Pesisir Indragiri

Ia menjelaskan,dalam beberapa hari kedepan pihaknya akan membentuk tim investigasi. Dan tim yang akan di bentuk ini,adalah tim yang benar-benar mau bekerja sesuai dengan visi misi Bupati dalam memberantas korupsi. 

“Jika kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita sudah memiliki data 100 persen dari hasil Audit BPK. Dengan data ini kami akan serahkan langsung ke pihak kejaksaan untuk di tindak lanjuti,”kesalnya

Lebih lanjut kata Hamka, di Masa Pemerintahan Bupati saat ini,kita sudah seharusnya mau bekerja dengan baik terutama dalam penataan Administrasi. Karena selama ini penataan administrasi di Pulau Morotai sejak mula dimekarkan sampai sekarang masih sangat bobrok, sehingga terjadi banyak kebocoran Anggaran. Akibatnya, berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU). 

Baca Juga :  Baru Dapat Remisi,Oman Ditangkap karena Terlibat Bom Thamrin

 “Muda-muda2han di masa pemerintahan Benny Laos dan Asrun Padoma yang mulai di lantik pada bulan Mey Tahun 2017 ini,akan membawa Kabupaten Pulau Morotai lebih Maju dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme,”jelasnya (Okta/Roger)
Editor : Agus Wahyudi,SH

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses