Sitename

Description your site...

Oktober 25, 2020

5000 Persil Sertifikat Tanah Gratis di Meranti Hanya Untuk 5 Kecamatan

5000 Persil Sertifikat Tanah Gratis di Meranti Hanya Untuk 5 Kecamatan
TEKS FOTO : ILUSTRASI SERTIFIKAT PTSL BIDANG YURIDIS

loading…


MERANTI-Untuk kepastian hukum,pemerintah pusat telah mengkucurkan sedikitnya hampir 5000 persil sertifikat tanah gratis di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan pendataan BPN Kepulauan Meranti,hanya di 5 (Lima) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mendapatkan atau sebagai penerima program PTSL sertifikat gratis bidang yuridis itu yakni, Kecamatan Tebing Tinggi,Kecamatan Tebing Tinggi Barat,Rangsang,Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

Program sertifikat tanah gratis tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disebut dengan program PTSL (Pemdaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bidang yuridis,dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarkat.

Baca Juga :  Karena Konsleting TV Dan Motor Soya Hangus

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah,perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah,sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.

“Adapun sumber pendanaan persiapan pendaftaran program PTSL tersebut tidak tertampung dalam APBN,”ujar Pri Adhi Joko Purnomo,S.SIT Kepala Bagian Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Media ini di ruang kerjanya,Senin (6/8/2018) lalu.

Lanjut Joko,berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu Menteri Agraria,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017,biaya kegiatan penyiapan dokumen,biaya kegiatan pengadaan patok batas,dan pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa,untuk daerah se-Provinsi Riau dibebankan kepada masyarakat hanya sebesar Rp 200 Ribu.

Baca Juga :  Bhabinsa Melakukan Pendisiplinan Dan Pengecekan Pada Pengunjung di Swalayan Hoki Market

“Dibebankan kepada masyarakat per/peserta/penerima PTSL tidak lebih hanya sebesar Rp 200 Ribu,”jelas Joko.

Sementara biaya lainnya,kata Joko,gratis,ditanggung APBN tahun anggaran 2018 melalui DIPA BPN seperti biaya sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat,biaya panitia ajudikasi dan satgas yuridis,biaya pengumpulan data yuridis,biaya ukur dan biaya pembuatan akta,semuanya gratis.

“Selain itu,ada juga pemberian pengurangan dan keringanan atau pembebasan Pajak BPHTB bagi masyarakat penerima PTSL,”jelas Joko lagi.

Sekedar informasi,berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor : 25/SKB/V/2017,biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta atau penerima program PTSL bidang yuridis tahun 2018,untuk masyarakat Provinsi Riau hanya sebesar Rp 200 Ribu per/persil/sertifikat; Untuk masyarkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hanya sebesar Rp 350 Ribu per/persil/sertifikat; dan Untuk masyarakat Sumatera Utara hanya sebesar Rp 250 Ribu per/persil/sertikat. (red/zai)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses