Sitename

Description your site...

Oktober 20, 2020

5000 Persil Sertifikat Gratis Program PTSL Bidang Yuridis di Meranti Hanya Untuk 5 Kecamatan

5000 Persil Sertifikat Gratis Program PTSL Bidang Yuridis di Meranti Hanya Untuk 5 Kecamatan
TEKS FOTO : Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL Tahun 2018

loading…


MERANTI-Untuk kepastian hukum,pemerintah pusat telah mengkucurkan sedikitnya hampir 5000 persil sertifikat tanah gratis di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan pendataan BPN Kepulauan Meranti,hanya di 5 (Lima) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mendapatkan atau sebagai penerima program PTSL sertifikat gratis bidang yuridis itu yakni, Kecamatan Tebing Tinggi,Kecamatan Tebing Tinggi Barat,Rangsang,Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

Program sertifikat tanah gratis tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disebut dengan program PTSL (Pemdaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bidang yuridis,dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarkat.

Baca Juga :  Bupati dan Kapolres Meranti Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Muara Takus 2019

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah,perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah,sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.

“Adapun sumber pendanaan persiapan pendaftaran program PTSL tersebut tidak tertampung dalam anggaran belanja negara,”ujar Pri Adhi Joko Purnomo,S.SIT Kepala Bagian Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Media ini di ruang kerjanya,Senin (27/08/2018).

Lanjut Joko,berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 25/SKB/V/2017,yakni biaya kegiatan penyiapan dokumen,biaya kegiatan pengadaan patok batas,pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa,untuk daerah Provinsi Riau dibebankan kepada masyarakat hanya sebesar Rp 200 Ribu.

Baca Juga :  Wujudkan Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas, Wabup Meranti Minta Kerjasama SKPD, TNI Dan Organisasi Lainnya

“Dibebankan kepada masyarakat per/peserta PTSL tidak lebih hanya Rp 200 Ribu,”jelas Joko.

Sementara biaya lainnya,kata Joko,gratis,ditanggung APBN melalui DIPA BPN seperti biaya sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat,biaya panitia ajudikasi dan satgas yuridis,biaya pengumpulan data yuridis,biaya ukur dan semuanya gratis.

Sedangkan untuk pembuatan Akta kata Joko,tidak diperlukan,karena Akta urusannya dengan PPAT. “Akta urusannya PPAT,”terang Joko menambahkan.

Terkait untuk BPHTB,Joko juga menambahkan,BPHTB bukan dibebaskan,tetapi dibuat surat pernyataan BPHTB terutang,sehingga sertifikat bisa tetap diserahkan.

Baca Juga :  Bacalon Bupati Mahmuzin Taher Mendaftar ke Hanura

“BPN membuat daftar BPHTB terutang,kemudian dikirim ke Dispenda untuk di tagih,”jelasnya.

Sekedar informasi,berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor : 25/SKB/V/2017,biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta atau penerima program PTSL bidang yuridis tahun 2018,untuk masyarakat Provinsi Riau sebesar Rp 200 Ribu per/persil/sertifikat; Untuk masyarkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rp 350 Ribu per/persil/sertifikat; dan Untuk masyarakat Sumatera Utara Rp 250 Ribu per/persil/sertikat. (red)
Editor : Redaksi

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses