Sitename

Description your site...

Mei 30, 2020

14 Pembiayaan Bisa Pakai Dana BOS, Apa Saja Itu?

14 Pembiayaan Bisa Pakai Dana BOS, Apa Saja Itu?
FOTO FILE : Komentar Lihat Foto Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (10/2/2020).(KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA)

TIRAIPESISIR.COM-Dilansir tiraipesisir.com dari KOMPAS.com, Pasca 100 hari kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Dana BOS ini jadi kebijakan ke-3 dari konsep Merdeka Belajar yang sudah diluncurkannya pada akhir 2019 yang lalu. Kali ini, kebijakan dana BOS disampaikan saat mengikuti konferensi bersama “Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja” pada Senin (10/2/2020) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Hadir dalam kegiatan itu yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sinergitas ketiga kementerian tersebut untuk melakukan perubahan pada mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS.

Bahkan dalam penggunaan dana BOS, ada hal-hal yang dilarang maupun diperbolehkan. Hal ini juga mengacu pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Dalam penggunaan dana BOS Reguler, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah harus digunakan untuk pembiayaan operasional rutin sekolah. Pembiayaan yang diperbolehkan dengan dana BOS itu ada 14, antara lain :

1. Pembelian alat dan atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan : pembelajaran, akreditasi, administrasi, layanan umum, tata usaha, perkantoran
2. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan sekolah meliputi : tandu, stetoskoptabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya
3. Pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS sekolah, tidak termasuk komponen honor.
4. Biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan sekolah di bank atau kantor pos.
5. Biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan program dana BOS Reguler kepada dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
6. Penggandaan laporan dan atau pembiayaan korespondensi.
7. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan atau memelihara laman sekolah dengan domain sch.id.
8. Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah meliputi kegiatan: sekolah sehat sekolah aman sekolah ramah anak sekolah inklusi sekolah adiwiyata kegiatan pengembangan lainnya
9. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan sekolah.
10. Pembiayaan pengelolaan sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian antara lain: perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor pendataan melalui aplikasi Dapodik
11. Pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik, antara lain : untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan
12. Pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana selama masa tanggap darurat.
13. Penyediaan konsumsi.
14. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah.

Baca Juga :  Ada Virus Corona, Presiden Jokowi Minta APBN dan APBD Dirombak.

Hati-hati, Ada 16 Larangan Penggunaan Dana BOS :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian melakukan sinergitas terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun ini, alokasi dana BOS naik sebesar 6,03 persen menjadi Rp Rp 54,32 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama “Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja” pada Senin (10/2/2020) di Gedung Kemenkeu, Jakarta. Penyaluran dana BOS 3 tahap.

Baca Juga :  Polisi Hentikan Kasus Penusukan di Halte Bus Transjakarta

Adapun skema penyaluran dana BOS dilakukan menjadi 3 tahap. Tahap I sebesar 30 persen, Tahap II 40 persen, dan Tahap III 30 persen. Sri Mulyani menyampaikan, sebanyak 136.579 sekolah akan mendapat penyaluran BOS tahap I dengan total besaran Rp 9,8 triliun.

Sementara Nadiem Makarim mengumumkan dana BOS dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Bahkan porsinya hingga 50 persen untuk guru honorer.

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru- guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan,” ujar Mendikbud Nadiem.

Hanya saja, batas 50 persen tersebut tidak mutlak dialokasikan seluruhnya untuk guru honorer melihat kondisi nyata ada sekolah dengan sedikit tenaga honorer.

16 larangan penggunaan dana BOS Namun, ada 16 larangan penggunaan dana BOS ini. Apa saja itu? Ini yang harus diperhatikan pihak sekolah agar dana BOS benar-benar sesuai penggunaannya. Berikut larangan penggunaan dana BOS dilansir dari laman https://bos.kemdikbud.go.id/.
1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA/SMK atau software sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/ kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
10. Membangun gedung/ruangan baru.
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKJ) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah.
15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
16. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS SM/SMK perpajakan program BOS SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Red)
Editor : Zainuddin
Sumber : KOMPAS.COM

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses